KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalbar terpilih, Sutarmidji mengucap syukur, proses Pilkada di Kalimantan Barat berjalan kondusif, sekalipun ada riak-riak sedikit tapi hal itu, kata dia, jauh dari prediksi yang ditetapkan Bawaslu RI dan Polri melalui Indeks Kerawanan Pilkada (IKP).
“Walaupun demikian, tapi itu jauh dari prediksi awal. Dan saya yakin memang dari awal bahwa Pilkada Kalbar akan berjalan dengan kondusif dan demokratis,” ujarnya, saat diwawancarai setelah resmi ditetapkan sebagai Gubernur Kalbar terpilih melalui rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih periode 2018 – 2023 yang digelar KPU Kalbar, di Hotel Kapuas Palace, Selasa (24/7/2018).
Baca: Resmi Ditetapkan KPU Sebagai Wakil Gubernur Terpilih, Ria Norsan: Rasanya Nano-nano
Baca: Sebagai Gubernur Terpilih, Sutarmidji Dukung Batas Kuota 5 Persen Siswa Luar Domisili, Ini Alasannya
Baca: Sutarmidji Targetkan RS Soedarso Akreditasi A Terealisasi Sebulan Setelah Dilantik
Baca: Soal Pemekaran Kapuas Raya, Sutarmidji Tegaskan Tetap Jalan
Sejak awal, lanjut Midji, dirinya bersama wakilnya Ria Norsan sudah menegaskan bahwa apapun yang dikatakan orang terhadap dirinya dan Ria Norsan, cukup dibalas dengan senyum saja.
“Dari awal saya sudah katakan, apapun yang dikatakan tentang saya dan Pak Ria Norsan itu senyumin aja, jadi jangan ‘beladen’ (saling berbalas) kalau kata orang Pontianak, makanya semuanya berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Wali Kota Pontianak dua periode inipun menegaskan bahwa pasangannya merupakan pasangan yang tak banyak janji.
“Untungnya kami tak banyak janji,” ketus Midji.
Dimana fokus utama Midji – Norsan yakni bagaimana meningkatkan IPM yang diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat.
“Jadi tak ada janji lain, mudah itu merealisasikannya,” ucapnya.
Terkait pendidikan gratis, Midji menegaskan bahwa hal tersebut akan direalisasikan tahun ajaran 2019.
“Catat ya, tahun ajaran depan, sekarang kan sudah mulai. Tahun ajaran depan itu mulai bulan Juli 2019, pasti itu,” tegasnya.
Terkait kebijakan kuota 5 persen bagi siswa luar Pontianak yang ingin bersekolah di Pontianak, Wali Kota Pontianak dua periode ini menegaskan bahwa dirinya memastikan kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dan sebagai Gubernur terpilih, dirinya sangat mendukung hal tersebut.
“Saya pastikan, itu tetap lanjut. Sepok tuh kalau orang yang kontra dengan ini. DKI, Jogja, Bandung begitu, supaya apa?, kalau semuanya sekolahnya di Ibukota, daerah tak akan membangun pendidikannya, itu yang harus masuk dalam pola pikir kita. Bayangkan, misalnya orang Kubu Raya dan Mempawah sekolah di Pontianak semua, nanti daerahnya tidak membangun pendidikannya, kalau kita terapkan kebijakan itu, mau tidak mau pemerintahnya harus membangun sekolah, karena rakyatnya harus sekolah, itulah kira-kira masalahnya,” tandasnya. (Fat)
Comment