Pontianak

Rakor Lintas Sektoral, TNI-Polri dan Stakeholder Siap Amankan Pemilu 2019

	Oleh : Jauhari Fatria
	Selasa, 25 September 2018

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Baru saja kita saksikan kegiatan Sispamkota, sebagai bentuk Show Of Force bagaimana rencana

menangani kerawanan pemilu 2019 dari tahap – pertahap. Masa kampanye sudah

dimulai dari 23 September sampai 14 April 2018, tentunya dengan berbagai

dinamikanya memerlukan jaminan stabilitas kamtibmas agar dapat berjalan dengan

tertib dan aman.

Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi

Haryono dalam rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan pemilu 2019

di Aula Grand Mahkota Hotel Kota Pontianak, (25/9/2018).

Tampak hadir Pangdam XII/ Tanjungpura Mayor Jenderal TNI

Achmad Supriyadi, Danlantamal XII Pontianak Laksma TNI Gregorius Agung W. D.,

M.Tr, Danlanud Supadio, Marsma TNI Minggit Tribowo, Wakapolda Kalbar Brigjen

Pol Sri Handayani dan tamu undangan.

Kondisi Kalbar secara umum kondusif, ini semua berkat

keseriusan kita bersama, sinergitas pemerintah, TNI/Polri dan seluruh elemen

masyarakat yang solid dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

“Bingkai persatuan dan kesatuan Negara kita salah satunya

soliditas stakeholder dan TNI/Polri dalam melaksanakan tugas pemerintahan,

pertahanan dan pengamanan dalam menghadapi isu primordial, derasnya

globalisasi, dan dinamika masyarakat di tahun politik ini”, kata Kapolda.

Sinergitas harus kita terapkan dengan semangat kebersamaan

saling menghormati dan menghargai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan

sehari-hari, semangat bersinergi dan harmonis dalam menciptakan dan memelihara

kamtibmas inilah yang harus kita contohkan, karena hanya dengan itulah kita

bisa dengan tenang, bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas dikalbar.

“Dengan suksesnya pemilu maka kita semua telah berkontribusi

untuk membangun pondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan demi

kesejahteraan bersama,” lanjutnya.

Pengamanan pilkada serentak tahun 2018 menjadi acuan. Indeks

kerawanan pilkada 2018 Kalbar berada di rangking ke-2 paling rawan setelah

Papua, dan berkat kerja keras kita bersama Kalbar menjadi salah satu Provinsi

teraman dan paling sukses dalam pelaksanaan Pemilu, pada konteks inilah peranan

TNI-Polri dan seluruh stakeholder penyelenggara Pemilu 2019 sangat besar dalam

mengawal dan mengamankan seluruh prosesnya.

Dijelaskannya, ada beberapa potensi gangguan yang harus kita

cegah dan tangkal, diantaranya praktek-praktek kecurangan pemilihan yang dapat

dilakukan oleh siapa saja, baik penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya

yang dapat memicu penolakan dan protes dari pihak lain dan berujung konflik.

Kemudian, ancaman fisik dan non-fisik terhadap keamanan para

calon, pemilih dan masyarakat umum, serta upaya-upaya pihak tertentu yang

sengaja ingin menciptakan gangguan kamtibmas seperti teroris; Ancaman terhadap

keamanan fasilitas umum, dan sarana-prasarana penunjang pemilihan suara seperti

kantor KPU/Bawaslu, TPS, kotak suara, alat komunikasi, dan sebagainya.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan

penebalan/perbantuan dalam pengamanan pada setiap tahapan pemilu,” tuturnya.

Begitu juga kepada seluruh personel pelaksana pengamanan, Kapolda

mengajak untuk senantiasa menjaga netralitas dan profesionalitas.

“Mari kita hindari segala tindakan dan perilaku yang kontra

produktif, yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu, serta mencederai

nilai-nilai demokrasi dan menurunkan citra TNI-Polri dimata masyarakat,”

tandasnya. (*/Fai)