Pontianak

Sutarmidji Harap Sinergitas Pemprov-BKKBN Terus Ditingkatkan: Sosialisasikan Keluarga Bahagia

	Oleh : Jauhari Fatria
	Sabtu, 27 Oktober 2018

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmijdi mengharapkan sinergi antara pemerintah

provinsi dengan BKKBN terus ditingkatkan. Sebab ia menilai dari 68 variabel

program desa mandiri, tiga diantaranya ada di program BKKBN.

“Mudah-mudahan ke depan karena posyandu kita harapkan ada di

setiap desa bahkan dusun, minimal dari 174 kecamatan yang ada di Kalbar, paling

tidak satu kecamatan ada Kampung KB percontohan,” ujar Sutarmidji saat membuka

kegiatan Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 di Pontianak, Jumat

(26/10/2018).

Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura ini mengharapkan BKKBN

dan Pemprov Kalbar bisa melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan

berbagai program.

“BKKBN kita harapkan bisa mengubah paradigma yang ada,

jangan hanya cerita tentang alat kontrasepsi, namun juga harus bisa mensosialisasikan

tentang keluarga bahagia dan sejahtera yang direncanakan dengan baik,” tutur

mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sementara Kepala BKKBN Kalbar, Kusmana mengatakan kegiatan

yang dilaksanakan pihaknya merupakan forum komitmen dan kesepakatan bersama

para pengelola dan pelaksana serta mitra kerja Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Kegiatan ini sebagai upaya memastikan bahwa seluruh arah

dan kebijakan serta strategi yang disusun dapat terlaksana dengan terarah,

efektif, dan efisien guna mencapai target sasaran RPJMN dan Renstra Perwakilan

BKKBN Provinsi Kalimantan Barat 2015-2019,” tukasnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung pencapai RPJMD Provinsi

Kalimantan Barat sehingga pada akhir kegiatan akan menghasilkan rumusan yang

sifatnya rekomendasi terkait dengan isu-isu kependudukan, Keluarga Berencana

dan Pembangunan Keluarga yang harus segera ditindaklanjuti.

Mengenai program Kampung KB, katanya, salah satu program

pemerintah yang menyasar sampai tingkat desa, bahkan dusun, yang pada

pelaksanaannya dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat desa itu sendiri yang

didampingi oleh petugas-petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

“Untuk diketahui, jumlah PLKB/PKB di Provinsi Kalimantan

Barat sejumlah 225 orang (PNS). Untuk Kampung KB, di Kalbar sudah terbentu 212

desa yang menjadi Kampung KB,” katanya.

Pada kegiatan itu, pihaknya akan melakukan evaluasi Program

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta Evaluasi Dana

Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB Fisik dan BOKB 2018.

Pada hari kedua, 27 Oktober 2018, akan disampaikan soal

Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga,

Penyajian Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017, Rencana

Operasional Program KKBPK dan Kabupaten Sintang akan berbagi Pengalaman

Pengelolaan DAK Sub Bidang KB di Kabupaten Sintang Tahun 2018 serta Kabupaten

Sekadau akan berbagai Pengalaman Pengelolaan Kampung Keluarga Berencana.

“Selanjutnya akan disusun Plant Of Action (POA)

masing-masing kabupaten/kota. Dan pada hari ketiga akan disampaikan hasil

?rumusan serta rekomendasi, penyelesaian berbagai masalah dan dilanjutkan

dengan Penutupan,” tandasnya. (*/Fai)