KalbarOnline, Pontianak – Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, DR. Jumadi, S.Sos., M.Si., Ph.d menilai media di tahun politik ini sedang menjalani masa ujian, mampu atau tidak untuk menjaga netralitas dan independensi dalam pemberitaan.
“Memang tidak bisa dipungkiri, media punya framing tersendiri, media dalam membingkai pemberitaan itu tentu punya ciri khas sendiri dalam konteks menganalisis, meneropong suatu fakta dan peristiwa politik tertentu,” ujarnya, saat diwawancarai usai menjadi narasumber dalam dialog publik bertajuk ‘netralitas media massa dalam melawan pembungkaman dan alat politik praktis’ yang digelar LAPMI HMI Pontianak di aula rumah dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Kamis (8/11/2018) sore.
Tapi, kata dia, apapun bentuknya, media harus mempertahankan netralitas dan independensinya termasuk kode etik jurnalistik.
“Sehingga marwah media seperti yang diamanahkan Undang-Undang Pers itu terjaga,” ucapnya.
Jumadi pun menyambut baik dialog yang digelar LAPMI HMI Pontianak ini. Paling tidak, kata dia, kegiatan ini dapat memantik media agar kembali ke jati diri dari pada peran dan fungsi media.
“Meski di tengah kebebasan pers, tapi tetap memegang teguh idealisme media sebagai fungsi kontrol sosial,” tukasnya.
Lanjut Jumadi, jika media itu didirikan memang untuk bagian dari kekuatan partai atau calon tertentu, tidak masalah. Sebab, hal serupa juga terjadi di negara-negara demokrasi lainnya.
“Tapi yang menjadi konsen kita adalah media-media yang sudah jelas pendiriannya, yang bukan bagian dari afiliasi kekuatan partai politik atau calon tertentu dalam Pilkada maupun Pemilu tapi terkesan condong atau pro ke calon atau partai politik tertentu,” tukasnya lagi.
“Menurut saya ini merusak etika jurnalistik, pemberitaan yang adil, jelas tidak akan mampu terwujud. Kemudian media dijadikan instrumen untuk menyerang yang tidak sejalan dengan kepentingan suatu kekuatan,” timpalnya.
Sebagai akademisi, Jumadi juga menilai media massa cukup berat dan sulit dalam menjaga netralitas.
Masalahnya, sebut dia, ada media yang dimiliki oleh kekuatan politik tertentu atau ada kekuatan eksternal yang mempengaruhi.
“Ini ujian bagi media untuk mempertahankan netralitas dan independensinya. Pemberitaan politik, oke, itu tidak ada larangan, itu kebebasan pers. Tapi utamakan berita yang berimbang, yang tidak menjustifikasi terutama media mainstream tidak mudah terpengaruh dengan pemberitaan media sosial yang cepat menjustifikasi suatu peristiwa,” paparnya.
Paling tidak, kata dia, media mainstream sisi lainnya adalah untuk menetralisir, mengklarifikasi dari berita-berita di media sosial yang sangat cepat menjustifikasi, menggiring bahkan terkesan mempropaganda.
“Sehingga fungsi edukasi muncul, tentu media online juga menjadi bagian terpenting,” ucapnya.
Jumadi juga menilai media sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, sebab ia menilai masyarakat saat ini ingin mendapatkan suatu informasi yang cepat dan mudah dijangkau dimanapun berada. “Kata kuncinya menurut saya adalah informasi yang benar. Benar pun tidak boleh juga sepenuhnya diberitakan, karena itu akan ada dampak sosial. Jadi proses dalam membuat berita mesti ada kehati-hatian, tidak hanya kemudian mendapat suatu informasi, langsung cepat dipublikasikan. Jadi, saya mengingatkan walaupun media sosial dalam prosesnya, verifikasi terhadap sumber informasi suatu peristiwa itu harus didalami sebelum disebarkan, itu penting menurut saya,” pungkasnya. (Fat)
Comment