Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Senin, 26 November 2018 |
KalbarOnline,
Pontianak – Wakil Sekretaris Umum Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) Pontianak, Binsar Tampubolon menilai panitia
penyelenggara cabang olahraga sepatu roda gagal. Hal ini menyusul dibatalkannya
kelas PTP 10 ribu putra dan putri dari lima kelas yang dipertandingkan pada cabor
sepatu roda di ajang Porprov XII Kalimantan Barat tahun 2018 pada Minggu
(25/11/2018) kemarin.
“Gagal. Sebagai panitia pelaksana itu
Pengprov cabor sepatu roda yang ditunjuk KONI Kalbar, yang menerima dana untuk
pelaksanaan ini yakni Pengprov. Kalau pelaksanaannya tidak selesai harus
dipertanggungjawabkan. Ini poin besar bagi KONI untuk menyelesaikan masalah ini
dan masalah di tubuh Pengprov,” tukasnya.
Poin besar tersebut, kata dia, kepengurusan
Pengprov Perserosi Kalbar, menurutnya harus diselesaikan.
“Kepengurusannya harus dihabisin, sudah
tidak benar. Kami dorong KONI Kalbar,” ujarnya.
Ia berharap dengan masalah seperti ini
dapat menjadi hikmah agar Perserosi lebih baik kedepan.
“Kalau ini berjalan mulus barangkali akan
susah terus kedepannya. Inilah hikmahnya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Kita
juga dari KONI sudah komunikasi agar kedepannya dibuatkan Kejurda cabor sepatu
roda untuk menjaring perwakilan Kalbar di Pra-PON dan PON di Papua. Karena pada
intinya di Porprov Kalbar inikan tujuannya untuk mencari atlet terbaik, nah
kenyataannya Perserosi kita tidak mendapat perwakilan terbaik, karena
penyelenggaraannya gagal,” tukasnya.
“Jadi hasil pada Porprov kali ini, saya
rasa tidak ada wakil dari Perserosi Kalbar untuk mewakili Kalbar di Pra-PON dan
PON nanti,” pungkasnya.
Seperti diketahui cabang olahraga sepatu
roda di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Barat tahun 2018
menjadi catatan buruk pada even akbar ini.
Pasalnya, sejumlah persoalan terjadi mulai
dari waktu pelaksanaan, dugaan diskriminasi terhadap salah satu kontingen
hingga dibatalkannya salah satu kelas dari lima kelas yang dipertandingkan
yakni di kelas point to point (PTP) 10 ribu kilometer yang artinya dalam kelas
ini nihil kontribusi medali.
“Pertama kita merasa dirugikan, kenapa PTP
10 ribu dibatalkan. Kalau alasan cuaca, lintasan sudah kering artinya tidak memungkinkan
untuk dibatalkan. Padahal ini salah satu kelas favorit kita untuk jadi juara. Ini
jelas salah panitia, dari pertama sudah banyak salahnya,” tegas Ketua Pengcab
Perserosi Pontianak, Edy Zaidar.
“Diawal panitia buat peraturan hanya boleh
dua orang yang boleh tanding, tiba-tiba mendadak dirubah, lalu tidak boleh tanding.
Saya kecewa sekali, ini bukan kelas Porprov, tingkat kecamatan kali yang buat
acara ini,” keluhnya.
Edy menuturkan bahwa sejak awal menyarankan
agar KONI mengambil alih penyelenggaraan cabor sepatu roda, sebab ia menilai
Pengprov cabor sepatu roda masih bermasalah dan tidak profesional.
“Terbukti kan akhirnya, ribut-ribut
masing-masing kontingen kabupaten dan kota. Kasihan anak-anak atlet latihan
berbulan-bulan, tinggalkan sekolah, kami nih gunakan seleksi bukan main
comot-comot atlet. Kami minta KONI audit panitia penyelenggara ini, audit
semuanya. Apalagi mereka gunakan istilah mufakat-mufakat di pertandingan,
bayangkan tujuh kabupaten lawan satu kontingen. Kalau mufakat-mufakat itu di
teknikal meeting bukan di pertandingan, kalau seperti itu terus kita tidak bisa
tanding dan tak bisa maju,” tegasnya.
Edy menuding pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaraan cabor sepatu roda di Porprov sengaja mempersulit Perserosi
Pontianak yang menjadi calon kuat juara umum di cabor ini.
“Dirugikan sekali kami, atlet kita ini
berharap sekali bisa bertanding. Ini ajang empat tahun sekali, bayangkan berapa
banyak ruginya waktu atlet, rusak. Bahkan kami ada bukti kuat kalau kami memang
dipolitisir dan sengaja dirugikan,” tegasnya.
Sebaiknya, kata dia, untuk mengobati sakit
hati atlet, digelar pertandingan ulang, KONI Provinsi, kata dia harus menggelar
ulang pertandingan.
“Tanding ulang, tak ada lain. KONI Provinsi
buat acara sendiri, kita gelar secara fair. Jangan Pengcab yang lain mengalah
dan takut, itu bukan ksatria. Sebenarnya kita tahu kalau kita diminta mengalah
hanya saja pengcab kabupaten lain malu mengakui,” tegasnya lagi.
“Kami optimis di setiap nomor kami mampu
meraih setiap emas dan perak, kami borong habis, optimis kami,” sambungnya.
Diakui Edy, keoptimisan tersebut lantaran
pihaknya sudah mempersiapkan atlet jauh hari sebelum Porprov digelar.
“Kami persiapan jauh hari, berbulan-bulan
kami siapkan atlet ini. Mulai dari seleksi atlet, latihan dan sebagainya. Makanya
kami optimis, tidak sembarangan. Anak-anak ini sudah korbankan sekolahnya dan
sekolah mendukung, mereka juga tidak dapat uang dari sini, hanya cari
kebanggaan bisa bertanding,” tegasnya lagi.
Edy juga menuturkan upaya hukum yang akan
dilakukan Pengcab Perserosi Pontianak yakni meminta KONI Kota Pontianak untuk
melakukan follow up langsung ke KONI
Provinsi Kalbar untuk mengambil tindakan kepada pengurus provinsi cabor sepatu
roda dan panitia penyelenggara.
“Kami serahkan kepada KONI Pontianak yang
mengurus, karena kita menghormati KONI Pontianak sebagai induk pengurus kita
dan sebagai yang mendaftarkan kita. Yang pasti kami minta Pengprov cabor sepatu
roda dan panitia penyelenggara cabor sepatu roda di Porprov dilakukan audit,
mulai dari administrasi atlet seperti mutasi atlet dimana banyak atlet Kota
Pontianak ini dibeli kontingen kabupaten lain. Kami juga menilai banyak
kejanggalan-kejanggalan, sedari awal kontingen Pontianak ini diusahakan supaya
tidak ikut serta, karena kami kuat,” pungkasnya. (Fai)
KalbarOnline,
Pontianak – Wakil Sekretaris Umum Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) Pontianak, Binsar Tampubolon menilai panitia
penyelenggara cabang olahraga sepatu roda gagal. Hal ini menyusul dibatalkannya
kelas PTP 10 ribu putra dan putri dari lima kelas yang dipertandingkan pada cabor
sepatu roda di ajang Porprov XII Kalimantan Barat tahun 2018 pada Minggu
(25/11/2018) kemarin.
“Gagal. Sebagai panitia pelaksana itu
Pengprov cabor sepatu roda yang ditunjuk KONI Kalbar, yang menerima dana untuk
pelaksanaan ini yakni Pengprov. Kalau pelaksanaannya tidak selesai harus
dipertanggungjawabkan. Ini poin besar bagi KONI untuk menyelesaikan masalah ini
dan masalah di tubuh Pengprov,” tukasnya.
Poin besar tersebut, kata dia, kepengurusan
Pengprov Perserosi Kalbar, menurutnya harus diselesaikan.
“Kepengurusannya harus dihabisin, sudah
tidak benar. Kami dorong KONI Kalbar,” ujarnya.
Ia berharap dengan masalah seperti ini
dapat menjadi hikmah agar Perserosi lebih baik kedepan.
“Kalau ini berjalan mulus barangkali akan
susah terus kedepannya. Inilah hikmahnya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Kita
juga dari KONI sudah komunikasi agar kedepannya dibuatkan Kejurda cabor sepatu
roda untuk menjaring perwakilan Kalbar di Pra-PON dan PON di Papua. Karena pada
intinya di Porprov Kalbar inikan tujuannya untuk mencari atlet terbaik, nah
kenyataannya Perserosi kita tidak mendapat perwakilan terbaik, karena
penyelenggaraannya gagal,” tukasnya.
“Jadi hasil pada Porprov kali ini, saya
rasa tidak ada wakil dari Perserosi Kalbar untuk mewakili Kalbar di Pra-PON dan
PON nanti,” pungkasnya.
Seperti diketahui cabang olahraga sepatu
roda di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Barat tahun 2018
menjadi catatan buruk pada even akbar ini.
Pasalnya, sejumlah persoalan terjadi mulai
dari waktu pelaksanaan, dugaan diskriminasi terhadap salah satu kontingen
hingga dibatalkannya salah satu kelas dari lima kelas yang dipertandingkan
yakni di kelas point to point (PTP) 10 ribu kilometer yang artinya dalam kelas
ini nihil kontribusi medali.
“Pertama kita merasa dirugikan, kenapa PTP
10 ribu dibatalkan. Kalau alasan cuaca, lintasan sudah kering artinya tidak memungkinkan
untuk dibatalkan. Padahal ini salah satu kelas favorit kita untuk jadi juara. Ini
jelas salah panitia, dari pertama sudah banyak salahnya,” tegas Ketua Pengcab
Perserosi Pontianak, Edy Zaidar.
“Diawal panitia buat peraturan hanya boleh
dua orang yang boleh tanding, tiba-tiba mendadak dirubah, lalu tidak boleh tanding.
Saya kecewa sekali, ini bukan kelas Porprov, tingkat kecamatan kali yang buat
acara ini,” keluhnya.
Edy menuturkan bahwa sejak awal menyarankan
agar KONI mengambil alih penyelenggaraan cabor sepatu roda, sebab ia menilai
Pengprov cabor sepatu roda masih bermasalah dan tidak profesional.
“Terbukti kan akhirnya, ribut-ribut
masing-masing kontingen kabupaten dan kota. Kasihan anak-anak atlet latihan
berbulan-bulan, tinggalkan sekolah, kami nih gunakan seleksi bukan main
comot-comot atlet. Kami minta KONI audit panitia penyelenggara ini, audit
semuanya. Apalagi mereka gunakan istilah mufakat-mufakat di pertandingan,
bayangkan tujuh kabupaten lawan satu kontingen. Kalau mufakat-mufakat itu di
teknikal meeting bukan di pertandingan, kalau seperti itu terus kita tidak bisa
tanding dan tak bisa maju,” tegasnya.
Edy menuding pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaraan cabor sepatu roda di Porprov sengaja mempersulit Perserosi
Pontianak yang menjadi calon kuat juara umum di cabor ini.
“Dirugikan sekali kami, atlet kita ini
berharap sekali bisa bertanding. Ini ajang empat tahun sekali, bayangkan berapa
banyak ruginya waktu atlet, rusak. Bahkan kami ada bukti kuat kalau kami memang
dipolitisir dan sengaja dirugikan,” tegasnya.
Sebaiknya, kata dia, untuk mengobati sakit
hati atlet, digelar pertandingan ulang, KONI Provinsi, kata dia harus menggelar
ulang pertandingan.
“Tanding ulang, tak ada lain. KONI Provinsi
buat acara sendiri, kita gelar secara fair. Jangan Pengcab yang lain mengalah
dan takut, itu bukan ksatria. Sebenarnya kita tahu kalau kita diminta mengalah
hanya saja pengcab kabupaten lain malu mengakui,” tegasnya lagi.
“Kami optimis di setiap nomor kami mampu
meraih setiap emas dan perak, kami borong habis, optimis kami,” sambungnya.
Diakui Edy, keoptimisan tersebut lantaran
pihaknya sudah mempersiapkan atlet jauh hari sebelum Porprov digelar.
“Kami persiapan jauh hari, berbulan-bulan
kami siapkan atlet ini. Mulai dari seleksi atlet, latihan dan sebagainya. Makanya
kami optimis, tidak sembarangan. Anak-anak ini sudah korbankan sekolahnya dan
sekolah mendukung, mereka juga tidak dapat uang dari sini, hanya cari
kebanggaan bisa bertanding,” tegasnya lagi.
Edy juga menuturkan upaya hukum yang akan
dilakukan Pengcab Perserosi Pontianak yakni meminta KONI Kota Pontianak untuk
melakukan follow up langsung ke KONI
Provinsi Kalbar untuk mengambil tindakan kepada pengurus provinsi cabor sepatu
roda dan panitia penyelenggara.
“Kami serahkan kepada KONI Pontianak yang
mengurus, karena kita menghormati KONI Pontianak sebagai induk pengurus kita
dan sebagai yang mendaftarkan kita. Yang pasti kami minta Pengprov cabor sepatu
roda dan panitia penyelenggara cabor sepatu roda di Porprov dilakukan audit,
mulai dari administrasi atlet seperti mutasi atlet dimana banyak atlet Kota
Pontianak ini dibeli kontingen kabupaten lain. Kami juga menilai banyak
kejanggalan-kejanggalan, sedari awal kontingen Pontianak ini diusahakan supaya
tidak ikut serta, karena kami kuat,” pungkasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini