Home Minta Pengerjaan Infrastruktur Sesuai Spek, Sutarmidji : Kalau Tak Sesuai, Bongkar
Pontianak    

Minta Pengerjaan Infrastruktur Sesuai Spek, Sutarmidji : Kalau Tak Sesuai, Bongkar

 Oleh : Jauhari Fatria
Minggu, 13 Januari 2019
Minta Pengerjaan Infrastruktur Sesuai Spek, Sutarmidji : Kalau Tak Sesuai, Bongkar
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta pengerjaan

seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Provinsi dikerjakan

sesuai spesifikasi.

https://youtu.be/PW3sEa6-nE8

“Saya minta dikerjakan

sesuai spek. Kalau tidak, saya suruh bongkar, saya pastikan akan awasi langsung

di lapangan. Termasuk UPJJ (Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan),” ujarnya

saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kalbar,

beberapa waktu lalu.

Jika ditemukan penyimpangan,

dirinya akan menyerahkan hal itu ke penegak hukum dan menyilahkan para wartawan

untuk mengawal pembangunan di Kalbar.

“Kalau ada

penyimpangan saya akan serahkan ke penegak hukum dan saya pastikan wartawan

silahkan kawal. Jadi jangan ada yang dikerjakan tak sesuai dengan spek,

sedikitpun,” tegasnya.

Sutarmidji mencotohkan,

misalnya pembangunan jalan, jika ketebalan lapis pondasi agrerat (LPA) 30

centimeter, maka harus dikerjakan dengan sesuai.

“Kita akan kerjasama

dengan tim dari Untan Pontianak untuk mengeceknya. Kalau betonnya harus K350

maka harus K350. Kita akan uji betonnya,” ujarnya.

Orang nomor satu di

Bumi Tanjungpura ini juga meminta panitia pengadaan tidak meloloskan perusahaan

yang pernah bermasalah.

“Jangan diloloskan, sekecil

apapun masalah yang die (perusahaan) buat,” ucapnya tegasnya.

Tak hanya itu,

Sutarmidji juga mengingatkan konsultan pengawas agar bekerja sesuai aturan.

“Kalau ada proyek di

jajaran Pemerintah Provinsi ada masalah baik itu kaitan dengan pembayaran atau

kemajuan fisik dan sebagainya itu ada masalah, saya minta aparat penegak hukum harus

periksa konsultan pengawasnya,” tegasnya.

Pasalnya, menurut

Midji, selama ini yang selalu diperiksa terlebih dulu adalah Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK). Sementara konsultan pengawasnya tak tersentuh hukum.

“Selama ini PPK, kasihan

juga kadang. Sedangkan konsultan pengawasnya, sudah dapat biaya konsultannya

besar, tapi tak pernah tersentuh hukum. Padahal semua pembayaran itu dari

laporan mereka, kemajuan fisiknya berapa dan sebagainya. Jadi saya minta

konsultan pengawas yang terlebih

dahulu diperiksa, termasuk kalau kualitasnya tak seusai dengan spek yang paling

kena duluan itu konsultan pengawas,” tegasnya lagi.

Dirinya juga

memastikan, meski telah menjabat sebagai Gubernur Kalbar, namun tetap akan mengikuti

pola kerja semasa menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Dimana di dalam mobil

dinasnya akan ia lengkapi dengan perkakas seperti linggis, palu, martil dan pilox.

“Pokoknya lengkap untuk

bongkar-bongkar, itu sudah pasti. Jangan sekali-sekali. Yang ndak rapi pun, saya

minta bongkar dan minta dirapikan. Kita bayar mereka kan mau kerjaan yang rapi,

bukan asal-asalan. Kepala Dinas PU bilang ke saya, ada atap gedung pakai seng

bekas, gimana bisa gitu? Ini Kepala Dinas PU yang bilang bukan saya ya yang

bilang,” pungkasnya. (Fai)

  • Tags:
  • Bagikan:
Wabup Sintang Hadiri Natal Bersama 10 Gereja GKII se-Kayu Lapis
Artikel Selanjutnya
Wabup Sintang Hadiri Natal Bersama 10 Gereja GKII se-Kayu Lapis
Minggu, 13 Januari 2019
Artikel Sebelumnya
Maulid Tradisional di Masjid Babussalam Berlangsung Semarak : Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah
Minggu, 13 Januari 2019
Maulid Tradisional di Masjid Babussalam Berlangsung Semarak : Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...
Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...