KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan agar jangan ada kekhawatiran penyimpangan dana desa. Pasalnya, tegas Midji, dalam pengelolaan dana desa sudah ada panduan sesuai mekanisme yang ada dari sisi pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana yang dikelola.
“Kalau desa ada panduannya, pertangungjawabannya tidak repot, kemudian peruntukannya jelas untuk apa saja. Fokus pada dana desa itu arah menciptakan desa mandiri, desa dalam kategori baik dari sarana dan prasarana semua untuk masyarakat ada, jangan khawatir dalam pengelolaan selama mengikuti panduan dana desa tersebut,” ujarnya usai memberikan materi pada seminar nasional optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menuju Indonesia sejahtera di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura, Sabtu (20/4/2019) kemarin.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini mengatakan bahwa desa mandiri memiliki 52 indikator. Seharunya, tegas dia, dana desa itu jangan dibiarkan untuk menyelesaikan 52 indikator itu. Ia menegaskan bahwa 52 indikator desa mandiri itu tak akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan dana desa yang ada.
“Dana desa itu jangan dibiarkan untuk menyelesaikan 52 indikator desa mandiri, itu tidak akan mungkin. Sampai kiamat pun tidak akan selesai,” tegasnya.
Dana desa ini, kata dia, seharusnya digunakan untuk memenuhi 17 indikator di setiap desa dari 52 indikator desa mandiri. Ia mengaku optimis 17 indikator itu dapat diselesaikan dalam jangka 5 tahun dan masyarakat bisa dapat merasakan pembangunan dari indikator tersebut.
“Dana desa itu hanya bisa memenuhi 17 indikator saja, yang ringan-ringan saja seperti pembangunan PAUD (pendidikan anak usia dini), Posyandu, lapangan olahraga, itu bisa. Dan itu akan selesai dalam waktu 5 tahun. Selesai semuanya tanggung jawab desa dan saya yakin bisa, sebelum 5 tahun bisa selesai,” tukasnya.
Untuk 15 indikator lainnya guna mewujudkan desa mandiri itu harus menggunakan dana APBD di luar dana desa yang ada. Untuk itu dirinya meminta pemerintah daerah wajib mendukung untuk mewujudkan desa mandiri tersebut.
“Pemerintah daerah harus mau mendukung itu dan dewan juga memiliki pokok pikiran yang seharusnya programnya diarahkan ke 15 indikator desa mandiri itu. Nah, kalau indikator yang berat-berat itu biarkan Pemerintah Provinsi yang selesaikan, di provinsi ada DPRD provinsi yang mana memiliki pokok pikiran. Nantinya diarahkan untuk menyelesaikan indikator desa mandiri,” tegasnya.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalbar, kata dia, akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura menyelesaikan 15 indikator desa mandiri yang menurutnya tidak mungkin penyerapan anggaran menggunakan dana desa tersebut.
“Pemda Provinsi akan bekerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura akan menyelesaikan 15 indikator yang berat itu, yang mana tidak mungkin dibiayai oleh dana desa. Nanti TNI bisa melalui Bhakti TNI skala besar dan dari Polri juga ada 2 indikator yang dapat menunjang untuk mewujudkan desa mandiri. TNI juga memiliki peralatan untuk membuka keterisolasian suatu desa atau kawasan untuk mewujudkan desa mandiri dan ketersedian air bersih TNI juga memiliki alat untuk mengebor tanah sedalam 200 meter untuk melayani masyarakat,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Pontianak ini menegaskan, jika semua indikator desa mandiri terkordinir dengan baik antara desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan TNI-Polri maka semua desa yang bisa menuju desa mandiri.
“Kalau semua terkordinir dengan baik semuanya jelas, arahannya jelas, saya rasa tidak ada lagi cerita penyimpangan dana desa. Dan perkuatan perekonomian desa akan kuat dan gampang, BUMDes itu betul-betul dibangun, ada kegiatan kebutuhan masyarakat yang diserahkan ke BUMDes dan dikelola dengan baik. Jika semuanya serius menangani maka masyarakat desa menikmati dari hasil yang diupayakan mereka sendiri dan anak cucu mereka akan bahagia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu,” pungkasnya. (Fai)
Comment