KalbarOnline, Pontianak – Dalam rangka meningkatkan serta mengevaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalbar, Pemerintah Provinsi Kalbar mengambil langkah strategis untuk menyusun Rencana Aksi Peningkatan IPM Provinsi Kalbar tahun 2023 – 2025.
Kegiatan yang dipusatkan di Hotel Mercure Pontianak, Senin (27/02/2023) itu, turut dihadiri oleh Deputy Activity Director USAID ERAT, Luce Bulosan, dan bupati/wali kota se-Kalbar serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Provinsi Kalbar.
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, dalam sambutannya mengatakan, IPM Provinsi Kalbar pada tahun 2022 berada di angka 68,63%. Guna mendorong kenaikan IPM itu diperlukan langkah dengan menggunakan 54 Indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Ia pun manargetkan IPM Provinsi Kalbar bisa mencapai angka 69,5% kedepannya.
“Kalau desa sudah baik semua, sehingga tidak ada desa tertinggal dan berkembang itu semuanya bakal bagus. Karena hampir semua indikator IPM itu ada irisan dari indikator IDM,” katanya.
“Dalam indikator IDM, pemerintah kabupaten/kota maupun perangkat desa setempat akan mengetahui sektor apa yang menjadi kelemahan di desa mereka,” tambah Sutarmidji.
Dirinya pun berharap, pada sektor ekonomi atau perbankan seperti KUR dan akses kredit, dapat lebih banyak dimasyarakatkan ke UMKM, bukan untuk pemodal besar.
“Jika di sektor pendidikan, tugas provinsi menghitung harapan lamanya belajar. Ini hampir semuanya sudah diatas 9 tahun. Bahkan sudah ada yang diatas 13 tahun. Artinya tugas (pemerintah) provinsi berjalan dengan baik, karena SMA/SMK sudah sampai ke situ. Jangan sampai ada yang masih dibawah itu,” jelasnya.
Selanjutnya, orang nomor satu di Kalbar ini juga meminta kepada para bupati dan wali kota untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta menyusun program yang sejalan dengan indikator-indikator IDM.
“Saya minta seluruh pemda berkoordinasi semua hal dengan BPS, karena pemerintah pusat, segala bantuan dalam bentuk apapun, tetap berpedoman pada data statistik,” ujar Sutarmidji.
“Biarpun kita bilang data kita begini begitu, itu tetap data statistik yang dilihat. Untuk program harus menyangkut indikator, kalau capaiannya tidak ada di indikator IDM tersebut, programnya tidak akan nyambung,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sutarmidji juga menyerahkan buku Percepatan Dalam Pencapaian IPM.
“Buku ini untuk rencana dan capaian yang disusun oleh Tim Bappeda, Tim Percepatan Penanganan IPM. Dalam buku ini ada petunjuk program, untuk apa dan apa yang akan dikerjakan,” tutupnya. (Jau)
Comment