Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Sabtu, 11 Mei 2019 |
Targetkan 20 persen desa
mandiri di Kalbar dalam lima tahun
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya
memiliki target bersama jajaran TNI-Polri untuk menciptakan 20 persen desa mandiri
dari total 2.031 desa se-Kalbar dalam lima tahun kepemimpinannya.
Hal ini disampaikan Midji saat membuka silaturahmi nasional
dan workshop Pemerintahan Desa se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Pusat Kajian Tata
Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Daerah di Aston Hotel Pontianak,
Jumat (10/5/2019).
“Kita punya target bersama jajaran TNI-Polri untuk
menciptakan 20 persen desa mandiri dari total 2.031 desa se-Kalbar dalam lima
tahun ke depan. Itu mustahil dicapai kalau hanya berharap dari dana desa, tidak
mungkin selesai,” ujarnya.
Pasalnya, jelas Midji, untuk menciptakan desa mandiri
setidaknya ada 52 indikator yang harus dipenuhi dan menurutnya indikator
tersebut sangat berat untuk dicapai jika hanya berpangku pada dana desa yang
kurang lebih mencapai Rp2 miliar.
“Untuk itu, saya menyiapkan SK Gubernur sebagai acuan bagi
pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk menangani indikator-indikator
desa mandiri. Jadi desa menangani 17 indikator, kabupaten menangani 15
indikator dan pemerintah provinsi akan menangani 15 indikator yang berat,”
jelasnya.
“Kalau ada sinergi antara desa, kabupaten dan provinsi dalam
hal memperbaiki indeks desa membangun (IDM) atau menciptakan desa mandiri, maka
akan banyak tercipta desa mandiri di Kalbar yang saat ini hanya ada satu desa
mandiri yakni di Desa Sutera, Kabupaten Kayong Utara,” timpalnya.
SK Gubernur tersebut sejalan dengan pernyataan Sutarmidji di
berbagai kesempatan yang menegaskan bahwa dana desa tidak akan mampu
menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu berulang kali menyatakan tidak sependapat kalau dana desa dianggap suatu hal yang luar biasa untuk suatu ekspektasi yang menurutnya terlalu berlebihan.
“Desa itu ada lima klasifikasi yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Dana desa saat ini paling tinggi hanya Rp2 miliar. Dengan dana yang terbatas itu sampai kiamat pun tak akan bisa menjadikan suatu desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri. Karena, desa mandiri itu ada 52 indikator dan indikatornya berat,” pungkasnya. (Fai)
Targetkan 20 persen desa
mandiri di Kalbar dalam lima tahun
KalbarOnline,
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan, dirinya
memiliki target bersama jajaran TNI-Polri untuk menciptakan 20 persen desa mandiri
dari total 2.031 desa se-Kalbar dalam lima tahun kepemimpinannya.
Hal ini disampaikan Midji saat membuka silaturahmi nasional
dan workshop Pemerintahan Desa se-Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Pusat Kajian Tata
Kelola Keuangan dan Pembangunan Pemerintahan Daerah di Aston Hotel Pontianak,
Jumat (10/5/2019).
“Kita punya target bersama jajaran TNI-Polri untuk
menciptakan 20 persen desa mandiri dari total 2.031 desa se-Kalbar dalam lima
tahun ke depan. Itu mustahil dicapai kalau hanya berharap dari dana desa, tidak
mungkin selesai,” ujarnya.
Pasalnya, jelas Midji, untuk menciptakan desa mandiri
setidaknya ada 52 indikator yang harus dipenuhi dan menurutnya indikator
tersebut sangat berat untuk dicapai jika hanya berpangku pada dana desa yang
kurang lebih mencapai Rp2 miliar.
“Untuk itu, saya menyiapkan SK Gubernur sebagai acuan bagi
pemerintah provinsi, kabupaten dan desa untuk menangani indikator-indikator
desa mandiri. Jadi desa menangani 17 indikator, kabupaten menangani 15
indikator dan pemerintah provinsi akan menangani 15 indikator yang berat,”
jelasnya.
“Kalau ada sinergi antara desa, kabupaten dan provinsi dalam
hal memperbaiki indeks desa membangun (IDM) atau menciptakan desa mandiri, maka
akan banyak tercipta desa mandiri di Kalbar yang saat ini hanya ada satu desa
mandiri yakni di Desa Sutera, Kabupaten Kayong Utara,” timpalnya.
SK Gubernur tersebut sejalan dengan pernyataan Sutarmidji di
berbagai kesempatan yang menegaskan bahwa dana desa tidak akan mampu
menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura itu berulang kali menyatakan tidak sependapat kalau dana desa dianggap suatu hal yang luar biasa untuk suatu ekspektasi yang menurutnya terlalu berlebihan.
“Desa itu ada lima klasifikasi yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Dana desa saat ini paling tinggi hanya Rp2 miliar. Dengan dana yang terbatas itu sampai kiamat pun tak akan bisa menjadikan suatu desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri. Karena, desa mandiri itu ada 52 indikator dan indikatornya berat,” pungkasnya. (Fai)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini