Midji Pastikan Tak Akan Transfer Dana Bagi Hasil Daerah yang Tak Serius Tangani Corona
Minta daerah gencarkan testing dan tracing
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengingatkan sejumlah kabupaten/kota di provinsi itu yang menurutnya rawan penularan Covid-19 seiring terjadinya peningkatan kasus. Di antaranya Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, Melawi, Kubu Raya, Kayong Utara dan Kota Pontianak.
“Yang saya sangat khawatir ini adalah Kubu Raya dan Kayong Utara. Karena tingkat testingnya sangat rendah. Saya bingung juga dengan daerah-daerah ini, mereka hanya mengirimkan sampel swab saja, kemudian kita yang tangani di laboratorium kita, apa susahnya?,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).
Menurut Midji, ada ketakutan dari pemerintah daerah yang disebutnya itu untuk mengirimkan sampel swab atau uji usap, lantaran tidak ingin kasus Covid-19 di daerahnya meningkat. Menurutnya, anggapan tersebut salah besar. Testing dan tracing harus digencarkan, di samping penegakkan disiplin protokol kesehatan terhadap masyarakat juga harus dilakukan.
“Ketakutan mereka kalau banyak kirim (sampel swab), takutnya banyak positif, akhirnya meningkat. Harusnya yang namanya virus itu, semakin kita banyak bisa melakukan tracing dan testing, kita banyak tahu orang yang terjangkit, maka kita bisa cepat mengobatinya, sehingga tingkat fatalnya rendah. Orang bisa sembuh. Kalau mau membuat angka keterjangkitan virus itu nol, sulit dan tak mungkin. Yang penting itu menjaga imunitas orang, menjaga semuanya, supaya mereka tetap bisa melawan virus itu. Itu yang harus dilakukan,” kata dia.
Khusus untuk Kabupaten Sintang, Midji yakin peningkatan kasus dan angka keterjangkitan di daerah tersebut dapat ditangani dengan baik. Sebab Sintang, kata Midji, memiliki Bupati seorang dokter ahli epidemiologi yang diyakininya paham betul dengan kondisi saat ini.
“Makanya saya Sintang, Pak Jarot saya yakin bisa nanganinya. Karena beliau ahli. Dan ini harus tegas,” kata dia.
Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini juga kembali menegaskan sikapnya yang tak akan mengirimkan atau mentransfer dana bagi hasil ke daerah tersebut. Menurutnya, daerah yang tak serius menangani Covid-19 patut diberikan sanksi karena mengabaikan kesehatan masyarakat.
“Saya untuk daerah yang tak serius, catat omongan saya. Saya tak akan transfer dana bagi hasilnya, terserahlah mau lapor kemana, terserah. Karena mengabaikan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Dia pun kembali mengimbau seluruh kepala daerah untuk maksimal dan benar-benar serius menangani Covid-19 di daerah masing-masing. Jangan lagi ada yang berpikir takut daerahnya ditemukan banyak yang positif karena banyak pemeriksaan.
“Jangan lagi berpikiran takut daerahnya tergambar banyak yang positif, akibatnya inilah sekarang. Sekadau, yang lalu takut positifnya banyak. Coba contoh Bengkayang, ketika Pj Bupati yang lalu meningkat luar biasa, hampir merah. Landak juga Bu Karol, peningkatan positifnya tinggi, tapi tak masalah bagi mereka, memang begitulah penangananya dan sekarang mulai landai,” kata Midji.
Daerah-daerah yang gencar melakukan testing menurut dia, saat ini sedang mengalami pelandaian kasus, termasuk di Kabupaten Ketapang.
“Ketapang, saya bilang Pak Martin, kirim sebanyak mungkin sampel swab PCR. Awal-awal (memang) meningkat sangat drastis, sekarang sudah mulai ada pelandaian di Ketapang dan Bengkayang. Ketapang, bagus penanganannya, sekarang sudah mulai agak landai. Ketapang itu masuknya mungkin karena interaksi dengan Kalteng, karena Sukamara itu nyebrang sungai saja sampai,” kata Midji.
Menurut Midji, untuk meningkatkan testing dan tracing, kepala daerah cukup memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan masing-masing. Kemudian ditindaklanjuti hingga ke tingkat puskesmas.
“Kan Bupati tinggal bilang kepada Kepala Dinas Kesehatan-nya, apa susahnya?. Sementara Kadis Kesehatan kabupaten/kota tinggal perintahkan Kepala Puskesmas, kan puskesmas ada pelaksananya, ndak susah. Ini kalau mau saja. Bagi mereka yang tak ngirim (sampel Swab) itu saya nilai Bupatinya tidak mampu mengendalikan jajaran Dinas Kesehatan-nya. Kalau Bupati tidak mampu mengendalikan Kepala Dinas Kesehatan-nya, mau jadi apalagi masyarakatnya, tinggal pasrah. Kan kasihan,” pungkasnya.
Comment