Home Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Ketapang Terus Berupaya Tambah Tenaga Kesehatan
Ketapang    

Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Ketapang Terus Berupaya Tambah Tenaga Kesehatan

 Oleh : Jauhari Fatria
Kamis, 25 April 2019
Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Dinkes Ketapang Terus Berupaya Tambah Tenaga Kesehatan
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Kepala Dinas Kesehatan Ketapang, Rustami mengatakan bahwa angka

kematian ibu dan bayi di Kabupaten Ketapang terbilang jauh lebih rendah

dibandingkan nasional.

Beberapa faktor penyebabnya, jelas Rustami, salah satunya yakni

penanganan melahirkan banyak ditangani oleh bidan. Akan tetapi, kata dia, belum

semua desa di Ketapang memiliki bidan.

“Peran bidan memang sangat penting untuk menekan angka

kematian ibu dan bayi. Angka kematian ibu dan bayi di Ketapang itu rendah,

bahkan berada di bawah tingkat nasional. Hal itu tentu keterlibatan bidan dalam

penanganan ibu yang akan melahirkan,” kata Rustami, belum lama ini.

Di Indonesia, kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan

disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya masih banyak proses melahirkan

ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Termasuk juga kualitas pelayanan

kesehatan, sistem rujukan kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan

kebijakan pemerintah daerah terkait kesehatan.

Seringkali ada kasus di mana ibu yang melahirkan sudah dalam

keadaan darurat baru dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sehingga tidak

tertolong nyawanya. Akan tetapi, untuk kasus seperti ini tidak ditemui di

Ketapang.

“Nah, di situlah peran bidan. Saat ibu yang hendak

melahirkan, sudah ada bidan yang menangani, sehingga kemungkinan terburuk dapat

diminimalisir,” jelasnya.

Rustami mengungkapkan, keberadaan bidan memang sangat

diperlukan. Akan tetapi, masih banyak daerah yang memiliki bidan. Dari 253

desa, tidak semua desa ada bidannya.

“Kita mengupayakan minimal di satu desa itu ada satu bidan.

Meskipun bukan bidan yang berstatus PNS, paling tidak ada bidan PTT atau bidan

kontrak,” tukasnya.

Saat ini pihaknya memang terkendala untuk perekrutan bidan

PNS yang memang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sementara untuk mengangkat

bidan kontrak, harus kembali menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Karena pihaknya juga tidak hanya membutuhkan bidan, tapi tenaga kesehatan lainnya

seperti dokter dan perawat.

Pihaknya juga terus mengajukan penambahan jumlah tenaga

kesehatan yang berstatus PNS di Ketapang.

“Kita meminta agar para bidan bersabar sambil menunggu usaha

dari Pemda Ketapang untuk merekomendasikan penambahan kuota CPNS untuk formasi

bidan. Termasuk juga upaya Pemda menaikkan lagi gaji tenaga bidan kontrak.

Tidak hanya bidan, tapi juga tenaga kesehatan lainnya,” imbuhnya.

Ia juga menuturkan, tenaga kesehatan yang dikontrak oleh

Pemda Ketapang berjumlah 750 orang. Jumlah tersebut terbagi ke perawat, bidan

dan dokter. Jumlah tersebut sebenarnya masih kurang jika dilihat dari

kebutuhan.

Akan tetapi, pihaknya tetap memaksimalkan tenaga kesehatan

yang ada, karena untuk mengangkat lagi tidak memungkinkan jika dilihat dari

kemampuan keuangan daerah. (Adi LC)

  • Tags:
  • Bagikan:
Peringatan Hari Kartini, Ketua PKK Pontianak Dorong Kaum Perempuan Kuasai IT
Artikel Selanjutnya
Peringatan Hari Kartini, Ketua PKK Pontianak Dorong Kaum Perempuan Kuasai IT
Rabu, 24 April 2019
Artikel Sebelumnya
Minim Sarana Komputer, SMPN 3 Sungai Raya Masih Laksanakan UNKP
Rabu, 24 April 2019
Minim Sarana Komputer, SMPN 3 Sungai Raya Masih Laksanakan UNKP

Berita terkait

Terbaru

Senin, 08 Desember 2025
Penggeledahan Terkait Dugaan Korupsi di...
Senin, 08 Desember 2025
Bupati Ketapang Tekankan Integritas dan...
Senin, 08 Desember 2025
Pemkab Ketapang Lantik Dewan Pengawas...
Senin, 08 Desember 2025
Banjir Rob Rendam Sejumlah Ruas...
Senin, 08 Desember 2025
Warga Terdampak Banjir Rob di...