Home Penduduk Miskin di Kalbar Berkurang 17 Ribu Jiwa, Ria Norsan : 5 Kabupaten Masih di Atas Nasional
Pontianak    

Penduduk Miskin di Kalbar Berkurang 17 Ribu Jiwa, Ria Norsan : 5 Kabupaten Masih di Atas Nasional

 Oleh : Jauhari Fatria
Jumat, 26 April 2019
Penduduk Miskin di Kalbar Berkurang 17 Ribu Jiwa, Ria Norsan : 5 Kabupaten Masih di Atas Nasional
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan, jika dilihat

dari posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota se-Kalbar pada tahun

2018, yang menduduki angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Melawi yakni

sebesar 12,83 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Sanggau yakni pada

angka 4,67 persen.

“Bila diperhatikan perkembangan angka kemiskinan 2018 dari

masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalbar, akan terlihat bahwa masih ada 5

Kabupaten yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 9,66 persen, yaitu

Kabupaten Melawi, Landak, Ketapang, Sintang dan Kayong Utara,” Kata Ria Norsan

dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

Provinsi Kalbar 2019 di Pontianak, Rabu (24/4/2019) kemarin.

Orang nomor dua di Bumi Tanjungpura ini mengungkap, sejak

tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalbar berada pada angka 5,06

persen, sedangkan angka kemiskinan pada bulan September 2018 angka kemiskinan

Provinsi Kalbar adalah 7,37 persen.

Angka tersebut, kata dia, di bawah angka kemiskinan nasional

yakni pada 9,66 persen, dengan jumlah penduduk miskin di Kalbar sebanyak

369.730 ribu jiwa, di mana hal ini selalu menunjukkan bahwa persentase penduduk

miskin di Kalbar selalu berada di bawah persentase kemiskinan nasional.

“Jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan maret 2018,

angka kemiskinan di Provinsi Kalbar mengalami penurunan sebesar 0,40 persen,

sejalan dengan hal tersebut, penduduk miskin Kalbar juga mengalami penurunan

dari 387.080 jiwa pada Maret 2018 menjadi 369.730 orang pada September 2018

yang berarti penduduk miskin di Kalbar berkurang menjadi 17.350 orang,”

jelasnya.

Dalam RPJMD tahun 2019-2023, Pemprov Kalbar menargetkan

pengurangan persentase penduduk miskin hingga 6.92 persen pada 2019, dari starting point di tahun 2018 sebesar

7,37 persen.

“Kami harapkan Pemprov Kalbar dapat menurunkan angka

kemiskinan hingga 5 persen pada tahun 2023,” harapnya.

Mantan Bupati Mempawah ini juga menyampaikan apresiasi

kepada Kabupaten/Kota se-Kalbar yang sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, yang

telah dapat menurunkan persentase maupun jumlah penduduk miskin di derahnya.

Terdapat 8 isu strategis daerah yang menjadi tantangan yang

harus dihadapi, yakni masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM, kualitas

regulasi, birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang relatif rendah,

menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, minimnya ketersediaan

sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar, masih

rendahnya kesejahteraan penduduk, terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat,

belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, serta

keberagaman penduduk Kalbar yang rentan akan konflik sosial.

Berdasarkan isu strategis tersebut, Norsan mneyampaikan

bahwa pemerintah pada lima tahun ke depan akan membagi arah kebijakan menjadi

lima tahapan yakni, tahun pertama 2019, adalah tahap konsolidasi (penguatan

tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing

daerah).

Tahun kedua 2020 merupakan tahap percepatan (pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri). Tahun ketiga 2021, tahap pengembangan (optimalisasi infrastruktur  daerah dan pelayanan public dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera.

Tahun keempat 2022 merupakan tahap penguatan (meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mendiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kera) dan tahun kelima 2023 merupakan tahap pemantapan (meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas, masyarakat dan daya saing daerah).

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 antara lain adalah membangun landasan yang kuat agar ekonomi tumbuh menghasilkan kesempatan kerja, penyelenggaraan perlindungan sosial yang konfrehensif, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan tersebut tentu tidak maksimal apabila tidak didukung dengan baik. (*/Fai)

  • Tags:
  • Bagikan:
Lantik 30 Pejabat Fungsional, Ria Norsan : Jangan Tunggu Tugas, Tapi Harus Inovatif!
Artikel Selanjutnya
Lantik 30 Pejabat Fungsional, Ria Norsan : Jangan Tunggu Tugas, Tapi Harus Inovatif!
Jumat, 26 April 2019
Artikel Sebelumnya
Pemilu 2019 : 15 Petugas KPPS di Ketapang Dilaporkan Sakit
Jumat, 26 April 2019
Pemilu 2019 : 15 Petugas KPPS di Ketapang Dilaporkan Sakit

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...
Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...