KalbarOnline, Landak – Penduduk miskin di Kabupaten Landak 10,99 persen, lebih baik dari tahun lalu 11,12 persen. Hanya terpaut beberapa persen dari Provinsi Kalimantan Barat 7,15 persen.
“Berbagai upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak,” ungkap Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, saat Musrenbang RKPD Landak 2023 di Aula Bupati Landak, baru-baru ini.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), kata Norsan, harus terus mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Dalam menjalankan program tersebut, lanjut dia, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun juga berbagai lembaga non-profit.
“Perusahaan berpartisipasi melalui program CSR dan Kelompok Organisasi Masyarakat,” kata Norsan.
Kemudian, perbaikan data penduduk miskin by name by address harus dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
“Dengan menyasar kelompok-kelompok rumah tangga yang memang harus menerima bantuan tersebut,” jelas Norsan.
Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak tumbuh 4,89 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang terkontraksi minus 0,67 persen akibat pademi Covid-19.
Kemudian, Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Kabupaten Landak menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Di tahun 2021, TPT Kabupaten Landak 3,22 persen menurun dibandingkan tahun sebelumnya 3,38 persen, dan lebih baik dari TPT Provinsi Kalbar 5,28 persen,” rinci Norsan.
Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak 2021 sekitar 66,21 poin, di bawah capaian Provinsi Kalbar 67,90 poin.
“Kita menyadari bahwa kualitas pembangunan manusia di Kalbar masih cukup rendah dilihat dari dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, maupun dimensi standar hidup layak,” ujar Norsan.
Sehingga fokus ke depan terhadap penanganan ketiga dimensi tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan di Provinsi Kalbar pada 2023.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Landak Herculanus Heriadi mengungkapkan, prioritas pembangunan 2023 adalah untuk meningkatkan peyelenggaraan pelayanan publik yang responsif.
Selain itu, penerapan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang baik dan bersih, peningkatan konektivitas antarwilayah dan mengoptimalisasi dukungan infrastruktur bagi pembangunan.
“Pemkab Landak juga akan melakukan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap usaha dan kegiatan,” kata Herculanus.
“Serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat landak,” tambah dia.(*)
Comment