Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 06 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Pemerintah melalui sejumlah kebijakan terus berupaya menekan dampak pandemi dengan menggelontor bantuan kepada masyarakat terdampak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengutip hasil survei lembaga independen World Bank terkait efektivitas penanganan Covid-19 di Indonesia, menyebutkan 90 persen masyarakat tidak mampu telah mendapatkan setidaknya satu bantuan program pemerintah Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, dari angka 40 persen penduduk termiskin di Indonesia , sudah 90 persen penduduk menerima paling tidak satu jenis bantuan.
“Kita meminta tolong ada lembaga independen yang melakukan survei, supaya hasilnya kredibel,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (6/10).
Febrio memaparkan, jika tidak mengikutsertakan program diskon listrik, dari 40 persen rumah tangga miskin penerima bantuan, yang sudah mendapatkan sedikitnya satu bantuan adalah 81 persen. Jumlah ini meningkat dari survei awal World Bank di bulan Mei 2020 lalu.
Disisi lain, lanjutnya, masih ada sekitar 17 persen rumah tangga termiskin penerima bantuan yang pendapatannya menurun karena Covid-19 dan belum mendapat bantuan apapun. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih lebih rendah dibanding awal-awal survei World Bank.
“Masih ada sekitar 40 persen dari yang 40 persen termiskin ini mengaku belum dapat satu pun bantuan dari pemerintah. Ini menjadi cambuk bagi pemerintah, kita langsung evaluasi dengan segera, dengan cepat,” tuturnya.
Dengan hasil survei tersebut, Febrio menambahkan, pemerintah terus berupaya mengevaluasi penyaluran dana PEN, terutama bagi 40 persen masyarakat terdampak Covid-19.
Seperti diketahui, program perlindungan sosial PEN yang menjadi cakupan survei World Bank adalah PKH, kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek dan BLT non Jabodetabek, BLT dana desa, subsidi listrik, Kartu Prakerja, dan Program Padat Karya.
“Jadi ini mudah-mudahan terus berlanjut, perbaikan-perbaikan ini sehingga ke depan, tutupnya.
KalbarOnline.com – Pemerintah melalui sejumlah kebijakan terus berupaya menekan dampak pandemi dengan menggelontor bantuan kepada masyarakat terdampak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengutip hasil survei lembaga independen World Bank terkait efektivitas penanganan Covid-19 di Indonesia, menyebutkan 90 persen masyarakat tidak mampu telah mendapatkan setidaknya satu bantuan program pemerintah Penanganan Ekonomi Nasional (PEN).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, dari angka 40 persen penduduk termiskin di Indonesia , sudah 90 persen penduduk menerima paling tidak satu jenis bantuan.
“Kita meminta tolong ada lembaga independen yang melakukan survei, supaya hasilnya kredibel,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (6/10).
Febrio memaparkan, jika tidak mengikutsertakan program diskon listrik, dari 40 persen rumah tangga miskin penerima bantuan, yang sudah mendapatkan sedikitnya satu bantuan adalah 81 persen. Jumlah ini meningkat dari survei awal World Bank di bulan Mei 2020 lalu.
Disisi lain, lanjutnya, masih ada sekitar 17 persen rumah tangga termiskin penerima bantuan yang pendapatannya menurun karena Covid-19 dan belum mendapat bantuan apapun. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih lebih rendah dibanding awal-awal survei World Bank.
“Masih ada sekitar 40 persen dari yang 40 persen termiskin ini mengaku belum dapat satu pun bantuan dari pemerintah. Ini menjadi cambuk bagi pemerintah, kita langsung evaluasi dengan segera, dengan cepat,” tuturnya.
Dengan hasil survei tersebut, Febrio menambahkan, pemerintah terus berupaya mengevaluasi penyaluran dana PEN, terutama bagi 40 persen masyarakat terdampak Covid-19.
Seperti diketahui, program perlindungan sosial PEN yang menjadi cakupan survei World Bank adalah PKH, kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek dan BLT non Jabodetabek, BLT dana desa, subsidi listrik, Kartu Prakerja, dan Program Padat Karya.
“Jadi ini mudah-mudahan terus berlanjut, perbaikan-perbaikan ini sehingga ke depan, tutupnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini