KalbarOnline,

Pontianak – Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan

dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat menghadirkan Data Analytic Room (Ruang Analisa Data) yang secara

resmi dilaunching langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Senin

(21/10/2019).

“Kehadiran Data Analytic Room ini sebagai upaya kita melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar bisa mendapat

kepercayaan masyarakat. Itulah tata kelola pemerintahan yang baik dan

transparansi itu merupakan syarat utama. Selain itu juga sebagai rujukan dalam

membuat sebuah analisa yang lebih mendalam dan detail untuk pengambilan suatu

keputusan,” ujarnya.

Data Analytic Room ini, kata Midji, selain dapat diakses

oleh masyarakat luas juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk

menanamkan modalnya di Kalbar. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses

berbagai kegiatan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Sehingga, tegas Midji, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.

“Itu bisa diakses masyarakat, sehingga siapapun yang mau

investasi di Kalbar, mereka sudah tahu datanya. Siapapun bisa mengakses

termasuk mengenai kegiatan APBD. Nanti masyarakat bisa melihat, perusahaan mana

saja yang paling banyak mendapat proyek, tadi itu ada satu perusahaan yang

sampai mendapat 56 proyek. Nah, sehingga tidak ada lagi ditutup-tutupi,”

tukasnya.

“Itu nanti saya mau telusuri, misalnya proyek tersebut di

Cipta Karya, saya akan copot Kepala Bidangnya. Kalau di Bina Marga, saya copot

juga. Karena tidak mungkin, masa satu perusahaan bisa sampai dapat 56 proyek. Saya

pastikan, saya tidak mengatur yang demikian (proyek). Saya pastikan copot. Masyarakat

juga bisa lihat tuh siapa pemilik perusahaannya. Kecuali penyedia hanya perusahaan

tersebut, tidak ada perusahaan lain,” tegasnya.

Kehadiran Data Analytic Room ini juga, kata Midji, untuk

membenahi potret pengelolaan data di Kalbar yang selama ini semrawut. Sehingga,

terang Midji, kebijakan atau program yang dibuat Pemerintah Provinsi Kalbar

terkadang tak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Dirinya pun mencontohkan,

misalnya data mengenai pendudukan antara Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berbeda dengan kisaran

tiga hingga empat persen.

“Pengelolaan data selama ini semrawut. Datanya semrawut.

Sehingga kebijakan atau program yang kita buat kadang tak menghasilkan 100

persen yang kita inginkan. Datanya bias. Jangan jauh-jauh, data penduduk saja

antara data statistik dengan Dukcapil saja bedanya bisa sekitar 3-4 persen. Itu

besar, ini yang kita tidak inginkan. Untung saja, menentukan DAU (Dana Alokasi

Umum) menggunakan data Dukcapil, kalau menggunakan data statistik, rugi.

Sehingga, satu data dan datanya valid itu penting, sudah menjadi kebutuhan

kita. Kalau tidak, repot,” imbuhnya.

Data Analytic Room yang dibangun sejak enam bulan lalu

melalui APBD 2019 ini, diakui Midji, sengaja dipercepat peresmiannya.

“Karena APBD 2019, harusnya akhir tahun nanti. Tapi saya mau

lebih cepat, karena sudah selesai juga, masa kontraknya juga sudah selesai,

jadi kita uji coba terus, sampai nanti di sini ada sebanyak-banyaknya data,”

akunya.

Melalui konten-konten yang ada pada Data Analytic Room ini,

pihaknya juga akan menyajikan data mengenai tata ruang. Hal ini dimaksudkan

agar masyarakat mengetahui informasi tersebut dan agar peruntukkan suatu

kawasan tidak mudah diubah. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melengkapi

informasi tata ruang lengkap dengan peta dan koordinatnya, supaya tidak ada

lagi permainan.

“Harus. Supaya orang mendapat informasi, jangan sampai

peruntukkan suatu kawasan mudah diubah. Bahkan peta dan koordinatnya harus ada

dan jelas. Supaya tidak ada lagi permainan. Nanti akan kita masukkan,”

tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kalbar, Ir. Sukaliman, MT dalam laporan selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa

keberadaan Data Analytic Room ini dimaksudkan sebagai sarana penganalisa dan

pemantau pembangunan berbasis data. Pembangunan Data Analytic Room ini, lanjut

dia, bertujuan untuk menyediakan ruang penyajian data pembangunan sebagai dasar

perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta mendukung pengambilan keputusan

oleh pemerintah (Decision Support System).

“Untuk penyajian kontennya, terdapat enam aplikasi dashboard

yang dibuat, yaitu dashboard perencanaan, keuangan, potensi desa, pekerjaan

umum, pengelolaan asset dan pembangunan/pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2020,

akan dilengkapi dengan dashboard kependudukan, layanan publik, pendapatan

daerah, kesehatan, pertanian, pengendalian inflasi daerah, pendidikan,

komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan perindustrian dan

perdagangan,” jelasnya.

Guna mendukung kelancaran integrasi dan penyajian data yang

lebih komprehensif, ke depannya, kata dia, fungsi Data Analytic Room ini akan

diperkuat dengan pembangunan data center sebagai wadah repositori data untuk

keperluan data warehousing dan jaringan serat optik Pemprov Kalbar untuk

mendukung kelancaran komunikasi data yang handal.

Ia juga menjelaskan bahwa Data Analytic Room ini merupakan

salah satu keluaran dari inisiasi Satu Data Kalbar yang dikelola melalui proses

integrasi data dan penyediaan data terbuka (Open Data Kalbar).

“Saat ini terdapat 20 kategori data dan 9 jenis format data

yang tersedia untuk publik dengan total jumlah dataset adalah 1288 dataset dan

akan terus bertambah. Dataset ini adalah bahan bakar utama dalam memenuhi

fungsi Data Analytic Room sebagai fungsi analitik,” jelasnya lagi.

Sebagai fungsi pemantau, Data Analytic Room saat ini, kata

dia, telah terintegrasi dengan CCTV Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Hal ini

dilakukan dalam upaya mewujudkan Kalbar Smart Province yang menaungi Smart

Cities di Kalimantan Barat.

“Dan sebagai fungsi kendali, saat ini DAR mendapatkan

laporan rutin penanggulangan bencana daerah setiap harinya. Data tersebut

digunakan untuk mengetahui sebaran hotspot dan tindakan penanggulangan yang

harus dilakukan,” tukasnya.

Di kesempatan itu, Sukaliman turut mengungkapkan bahwa pembiayaan

kegiatan pembangunan, pengelolaan dan peresmian Data Analytic Room ini

dibebankan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam

DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar tahun anggaran 2019 dengan

pembiayaan total sebesar Rp6.931.270.704,36. (Fai)