Workshop Tindaklanjut
Lokakarya Multipihak Lanskap Ketapang Selatan
KalbarOnline,
Ketapang – Bupati Ketapang, Martin Rantan membuka workshop tindaklanjut
lokakarya multipihak Lanskap Ketapang Selatan, Kamis (21/11/2019). Workshop
yang merupakan bagian dari program lanskap yang digagas oleh Aidenvironment Global
Environment Center (GEC) dan IOI Group ini dalam rangka menyamakan persepsi
sekaligus mensinergikan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
di wilayah Lanskap Ketapang Selatan.
Adapun beberapa isu yang dibahas yakni seputar isu
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat seperti isu kebakaran hutan dan lahan
serta isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Martin menegaskan bahwa pihaknya
menyambut baik inisiatif Aidenvironment yang berupaya untuk membangun kerjasama
dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menuju perencanaan pembangunan
berkelanjutan di kawasan Lanskap Ketapang Selatan. Hal ini, menurutnya sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang.
“Memang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah
Lanskap Ketapang Selatan terlalu sulit untuk diatasi oleh pemerintah atau
sektor swasta sendiri. Oleh karena itu,perlu ada kerjasama dari berbagai
pihak,” ujarnya.
Oleh karenanya, lanjut Bupati, dalam tindaklanjut lokakarya
multipihak ini diharapkan dapat menghasilkan sejumlah output yang akan dipahami
dan disepakati bersama terutama dalam rangka membangun kesepakatan bersama
multipihak terkait pembangunan kawasan perdesaan dan pengelolaan kawasan
konservasi di wilayah Ketapang bagian selatan.
Workshop yang dihadiri sekitar 100 peserta perwakilan
pemerintah, industri, komunitas dan masyarakat sipil ini merupakan lokakarya
lanjutan untuk menyusun rencana aksi nyata secara kolaboratif multipihak dalam
penanganan sejumlah isu yang cukup sulit mengenai Lanskap Ketapang Selatan.
Para peserta yang hadir itu juga merupakan anggota kelompok kerja yang
terbentuk melalui forum serupa pada 15 Juli lalu.
Pasca digelarnya forum yang lalu, setiap kelompok kerja
telah beberapa kali bertemu juga secara informal dan formal untuk membahas dan
membuat rencana aksi kedepannya terkait isu strategis yang ditangani.
Saat ini telah terbentuk tiga kelompok kerja lewat sebuah
forum kolaborasi multipihak yang dilaksanakan di Hotel Aston Ketapang pada 15
Juli lalu. Kelompok-kelompok kerja tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah
kabupaten, kecamatan, desa, perwakilan perusahaa-perusahaan perkebunan yang
beroperasi di Ketapang Selatan dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang
bergerak untuk isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap kelompok
kerja akan menangani tantangan dan isu strategis terkait lanskap ini yaitu isu
kebakaran hutan dan lahan, isu pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan
masyarakat.
Kelompok kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah
menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu memetakan peran berbagai pemangku
kepentingan terkait, meningkatkan upaya pencegahan melalui pembuatan zonasi
kecil pada area kerja untuk memaksimalkan fungsi patroli, melakukan sosialisasi
terpadu kepada masyarakat, memperkuat jaringan komunikasi antar pihak melalui
forum Karhutla dan mengintegrasikan sarana dan prasarana terkait upaya
pencegahan dan penanggulangan Karhutla seperti dengan pembuatan embung air
sebagai fasilitas penanggulangan karhutla dengan sumber air dari sungai dan
pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kelompok kerja Pengelolaan Kawasan Konservasi/Cagar Alam
telah menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu meningkatan SDM dan edukasi
lingkungan, identifikasi area NKT (Nilai Konservasi Tinggi) sekitar Cagar Alam
(CA) yang memiliki karakteristik mendekati CA, pemanfaatan buffer zone CA untuk
ekonomi alternatif masyarakat, melibatkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dalam
Kelompok Kerja Cagar Alam Muara Kendawangan, rehabilitasi mangrove berbasis
masyarakat, pembuatan embung air sebagai fasilitas penanggulangan karhutla
dengan sumber air dari sungai dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Kelompok kerja pemberdayaan masyarakat juga telah
menghasilkan beberapa rencana kerja yaitu pelibatan para pihak dalam mendorong
percepatan pembangunan kawasan pedesaan, memasukkan dan mengawal program
prioritas unggulan desa kedalam Musrenbangdes tingkat kecamatan agar
terakomodir pada Rencana Kerja Program Daerah (RKPD) Kabupaten, penyelesaian
tapal batas desa, melaksanakan diskusi rutin untuk mengetahui kendala dan
peluang yang terjadi pada tingkat lanskap, mendorong adanya regulasi yang jelas
terkait standar harga komoditi unggulan seperti karet dan pertanian lainnya dan
regulasi terkait peternakan, mendorong industri pengolahan komoditas pertanian
dan perkebunan dan membuka akses pasar, membangun sinergi antara program
pemerintah daerah dengan implementasinya di tingkat desa.
Lokakarya multipihak kali ini bertujuan untuk memonitor
kemajuan dari tiap kelompok kerja lewat paparan dari tiap kelompok, dan
melakukan konsolidasi antar kelompok kerja, dengan difasilitasi oleh pihak
Aidenvironment, Global Environment Center (GEC) dan IOI, yang bertujuan agar
semua pihak, baik yang berada dalam satu kelompok kerja maupun antar kelompok
kerja dapat berkolaborasi lebih baik dan melakukan sinergi dalam menggunakan
sumberdaya agar tujuan dan kegiatan dari masing-masing kelompok dapat tercapai
secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah lanskap
ini.
Marius Gunawan, Manajer Senior bidang Lanskap di
Aidenvironment mengatakan melalui pembentukan kelompok-kelompok kerja ini
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dan mempermudah
koordinasi antar pihak karena dilakukan dalam kelompok yang lebih kecil dan isu
strategis yang ditangani juga lebih fokus.
“Pihak Aidenvironment, GEC dan IOI membantu dalam tahap
inisiasinya dan diharapkan kedepannya kelompok-kelompok kerja yang terbentuk
dapat terus bekerja menangani isu-isu strategis tersebut dengan dukungan dari
Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sementara Faizal Parish, Direktur Global Environment Center
mengatakan bahwa Lanskap Ketapang Selatan yang kaya akan sumber daya alam ini
juga memiliki kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan
lahan.
“Pihak GEC terus secara aktif akan terus memberikan
informasi terkait resiko kebakaran yang meningkat terutama pada periode
kekeringan. Sehingga peran kelompok kerja penanggulangan Karhutla akan sangat
penting untuk menterjemahkan informasi tersebut menjadi aksi nyata pencegahan
dan penanggulangan potensi kebakaran,” tukasnya.
Carl Dagenhart, Kepala Bagian Pelibatan Pemangku Kepentingan
di IOI Group, mengatakan bahwa program dan rekomendasi yang dihasilkan oleh
setiap kelompok kerja menunjukkan keseriusan mereka bekerja untuk menangani
isu-isu kunci di Lanskap Ketapang Selatan agar pembangunan yang dilakukan dapat
memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan jangka panjang bagi
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“IOI sebagai salah satu perusahaan sawit yang memiliki
konsesi yang dikelola oleh PT. SNA, tidak ingin hanya mengambil manfaat dari
operasional kami di sana tetapi juga secara aktif mendukung pembangunan
berkelanjutan di lanskap ini,” jelasnya.
Seperti diketahui, Lanskap Ketapang Selatan meliputi 750.000
hektar area yang terdiri dari kawasan hutan, gambut, perkebunan, padang rumput
dan 53 desa di bagian selatan dari Kabupaten Ketapang. Kawasan ini masuk di
dalam batas administrasi 4 kecamatan yaitu Kendawangan, Manis Mata, Air Upas
dan Singkup. Lanskap tersebut juga mencakup Cagar Alam Muara Kendawangan yang
luasnya sekitar 150.000 hektar, salah satu area konservasi paling luas di
Propinsi Kalimantan Barat, beberapa kawasan hutan lindung dan dua danau yaitu
Danau Belida dan Danau Gelinggang.
Dengan karakter geografis dan potensi sumber daya alam yang
sangat besar, ternyata tiga perempat dari desa-desa di wilayah ini pembangunannya
masih sangat tertinggal dan produktivitas pertanian masyarakatnya juga sangat
rendah. Pembangunan di wilayah tersebut saat ini didominasi oleh tujuh kelompok
perusahaan kelapa sawit besar dan 4 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)
yang wilayah konsesinya mencakup 55 persen dari keseluruhan wilayah Lanskap
Ketapang Selatan. Kondisi ini mendorong forum sebelumnya untuk membentuk
kelompok kerja untuk 3 isu strategis yang dinilai urgensinya sangat tinggi
untuk saat ini, yaitu Kebakaran Hutan/Lahan, Pengelolaan Kawasan konservasi dan
Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat. (Adi LC)
