Delapan jabatan pimpinan tinggi pratama menyusul
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji resmi melantik enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang turut disaksikan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan itu dilangsungkan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (6/1/2020).
Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut yaitu Heronimus Hero sebagai Kepala Dinas Perkebunan, Florentinus Anum sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Adi Yani sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Mahmudah sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Linda Purnama sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalbar dan Raminuddin sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kalbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Sutarmidji mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik tersebut. Ia berharap para pejabat yang dilantik tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan taat terhadap aturan. Di manapun ditempatkan, prestasi kerja, tegas Midji, harus menjadi ukuran.
“Selamat kepada yang telah dilantik. Saya harap dapat menjalankan tugas dengan baik dan taat aturan. Di manapun ditempatkan, prestasi kerja harus menjadi ukuran. Semoga nantinya bisa menjadi kemajuan bagi Kalbar,” pesannya.
Di kesempatan itu, Midji mengungkapkan, rotasi yang dilakukannya itu, sejatinya hanya pergeseran dan pengukuhan untuk penyesuaian atas perubahan nomenklatour Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini hanya pergeseran dan pengukuhan. BPKPD itu sekarang pisah dua, Kepala BPKPD yang lama lebih cocok di Dispenda berdasarkan pengalamannya. Kemudian kalau Dinas Kehutanan sudah lama kosong, dijabat Pelaksana Tugas sudah lebih dari enam bulan,” tukasnya.
Demikian halnya dengan pergantian Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang kini dilebur dengan Dinas Kehutanan. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Adi Yani yang baru dilantik, dinilai memiliki pengalaman.
“Kita ambil dari Lingkungan Hidup. Supaya genah (jelas),” tukasnya Gubernur.
Sedangkan untuk jabatan Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, kata Midji, merupakan rotasi.
“Kalau Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian hanya tukar tempat, Kita harapkan Kepala Dinas Kehutanan bisa mengurangi masalah-masalah masyarakat tradisional dalam bertani, supaya mereka bisa diarahkan, sehingga tak jadi polemik lagi. Sama juga dengan Dinas Pertanian. Keduanya sudah harus paham tugas dan fungsinya. Jadi koordinasi antara Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan harus terjalin dengan baik,” tegasnya.
Tak hanya itu, Midji juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan open bidding delapan jabatan eselon II.
“Masih ada delapan yang kosong, seperti Dinas ESDM, Dinas PU, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan lain-lain termasuk pejabat pensiun. Akan kita selesaikan, akan kita lakukan open biddingnya sekaligus pada April nanti supaya lebih efesien,” jelasnya.
“Selain itu, masih ada satu kali pelantikan untuk mengisi Badan Pengelola Perbatasan Daerah, itu akan jadi Eselon II, sementara ini saya tugaskan Plt. Yang lain-lain juga masih banyak termasuk jabatan Eselon III dan IV yang belum terisi,” tandasnya. (*/Sg)
Comment