Ketapang    

Musrenbang Kecamatan Muara Pawan, Pemkab Ketapang Fokus Peningkatan Infrastruktur

Oleh : Jauhari Fatria
Rabu, 05 Februari 2020
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline,

Ketapang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang telah melakukan rangkaian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah

(RKPD) tahun 2021 di sejumlah Kecamatan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk

merumuskan dan merangkum semua usulan pembangunan dari masyarakat.

Satu di antaranya Kecamatan Muara Pawan yang digelar pada,

Rabu (5/2/2020) di Gedung Serbaguna, Kantor Camat Muara Pawan. Pada Musrenbang

ini, masih menitikberatkan pada proses kelanjutan pembangunan jalan-jalan poros

sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat.

Pada kegiatan tersebut turut dihadiri oleh seluruh jajaran

Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Muara Pawan, Kepala Bappeda

Kabupaten Ketapang, beberapa anggota DPRD dari Dapil 1 serta seluruh perangkat

Desa di Kecamatan Muara Pawan.

Camat Muara Pawan, Maisier mengatakan, dalam pelaksanaan

musrenbang tersebut mendorong pada peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan

disertai dengan memfokuskan pembangunan pada infrastruktur.

“Fokus kita di tahun 2021 nanti adalah peningkatan

infrastruktur. Ada beberapa perencanaan pembangunan jalan yang menghubungkan

antara desa seperti Sukamaju ke Tanjungpasar,” kata Maisier, Rabu (5/2/2020).

Selain peningkatan infrastruktur, Maisier menyebutkan, pihaknya

juga akan meningkatkan beberapa bidang lain seperti air bersih dan pendidikan

demi mencapai visi misi Bupati Ketapang, Martin Rantan yaitu Ketapang yang maju

menuju masyarakat sejahtera.

“Selain infrastruktur, fokus kita ke air bersih dan

pendidikan. Dimana akan ada penambahan lokal baru di beberapa sekolah,” jelasnya.

Selain itu dikatakan Maisier, Pemerintah Kecamatan Muara

Pawan bersama pihak Desa Ulak Medang juga sempat mengusulkan pembangunan

jembatan Pawan VI yang menghubungkan antara Kecamatan Muara Pawan dan Kecamatan

Sungai Melayu Rayak.

“Ya betul kita sempat merencanakan itu, tetapi karena akan

memakan biaya besar sekitar Rp100 miliar, maka itu akan diusulkan ke Pemerintah

pusat,” tandasnya. (Adi LC)

Artikel Selanjutnya
BPKP Bakal Audit Perusda Kalbar
Rabu, 05 Februari 2020
Artikel Sebelumnya
Rangkum Semua Usulan Pembangunan Lewat Musrenbang
Rabu, 05 Februari 2020

Berita terkait