KalbarOnline, Ketapang
– Sejumlah prestasi dan pembangunan telah diukir dan dilaksanakan Bupati
dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan - Suparpto selama empat tahun masa
kepemimpinannya.
Rentetan hasil kerja nyata Martin Rantan - Suprapto sebagai
pemimpin Kabupaten Ketapang itupun dipaparkan pada acara kilas empat tahun
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang di salah satu hotel di Ketapang,
Minggu (16/2/2020) malam. Selain dipaparkan secara lisan hasil nyata itupun
sajikan dalam bentuk visual sebagai bukti nyata kinerja pemerintah.
Progres rencana aksi Korsupgah KPK Kabupaten Ketapang tahun
2019 menjadi poin yang disampaikan pertama pada kegiatan itu. Kabupaten
Ketapang sendiri berada di peringkat ke 3 dari 15 pemerintah daerah termasuk Pemerintah
Provinsi Kalbar. Posisi Ketapang berada di posisi ke tiga setelah Pemrov Kalbar
dan Kota Singkawang.
“Ini suatu prestasi yang luar biasa menurut kami,” ujar
Kepala Bappeda Ketapang, Harto saat memaparkan hasil kinerja Martin Rantan - Suparpto.
Sementara di bidang laporan keuangan, Badan pemeriksaan
keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat tahun
berturut-turut yakni mulai 2016 hingga 2019. Perolehan opini WTP tersebut
menjadi indikator sebuah kabupaten mampu menunjukkan dan mengimplementasikan
tata kelola pemerintahan yang baik.
Di tengah banyak daerah di Kalimantan Barat bahkan di
Indonesia yang masih berkutat terkait masalah pengelolaan aset daerah.
Kabupaten Ketapang tampil menjadi daerah yang mendapatkan ‘cap jempol’ dalam
pengelolaan aset.
“Beberapa waktu yang lalu, Kepala BPKAD kita pernah diundang
oleh Universitas Indonesia untuk menjadi narasumber dalam pengelolaan dan
pengamanan aset Kabupaten,” ucap Harto yang disambut gemuruh tepuk tangan para
peserta kegiatan.
Total nilai aset Pemkab Ketapang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
dengan legalitas formal kepemilikan berupa sertifikat. Sejak 2016 hingga 2019
peningkatan nilai aset Pemda Ketapang mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan
data yang ditampilkan pada acara tersebut, hingga 2018 total aset Pemkab Ketapang
hampir mencapai Rp6 triliun.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menargetkan Sistem
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai B. Nilai SAKIP
mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran
negara atau daerah secara efektif efisien dan ekonomis.
“2019 nilai SAKIP kita CC, target kita 2020 harus B dan ini
perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah
sehingga kinerja kita akan lebih baik ke depan,” tukasnya.
Dalam hal pelayanan publik, Kabupaten Ketapang juga
menunjukan perubahan yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
menjadi satu di antara OPD yang menunjukan kemajuannya. Hasil penilaian
KEMENPAN-RB tahun 2018 mendapat nilai C,
namun di tahun 2019 meningkat menjadi B. Begitu pula Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang awal hanya mendapat nilai C-, di
tahun 2019 menigkat menjadi C.
“Tentu ini terus kita pacu agar ke depan hasil penilaian
pelayanan publik di Kabupaten Ketapang semakin baik,” tambahnya.
Di bidang Infrastruktur, Pemkab Ketapang terus berkomitmen
dalam peningkatan baik jalan maupun jembatan. Jika dirunut dari tahun 2016 peningkatan jalan dan
jembatan juga mengalami kemajuan yang cukup siginifikan.
“Kondisi jalan kabupaten kondisi mantap tahun 2016 sebesar
19,80 persen, tahun 2017 sebesar 21,38 persen, tahun 2018 sebesar 22,65 persen
dan tahun 2019 meningkat tajam menjadi 37,10 persen, panjang jalan 3.239,090 kilometer
jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2019 1.201,64 kilometer,”
paparnya.
Begitu pula dengan sarana air bersih, meski mengalami
penurunan pada tahun 2017 namun di tahun 2018 dan 2019 cendrung mengalami
peningkatan. Tak sampai di situ, pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat pada tahun 2018 telah dibangun sebanyak 122 unit rumah,
sementara di tahun 2019 dibangun sebanyak 120 unit rumah. Bantuan stimulan
perumahan swadaya tahun 2017 sebanyak 250 bantuan, tahun 2018 sebanyak 778
bantuan dan tahun 2019 sebanyak 200 bantuan.
Di bidang kesehatan, Pemkab Ketapang juga memberikan
perhatian tersendiri agar kesehatan masyarakat yang begitu luas di Kabupaten
Ketapang dapat terlindungi yakni dengan pembangunan dan renovasi Puskesmas
dengan standar nasional.
Tahun 2017 sebanyak empat Puskemas dibangun yakni di
Sukabangun, Sandai kendawangan dan Sungai Melayu rayak. Tahun 2018 tiga
puskemas yakni di Marau, Suka Mulya dan Sungai Awan. Tahun 2019 sebanyak empat
puskesmas yakni Puskesmas Kedondong, Simpang Dua, Air Upas dan Jelai Hulu. (Adi
LC)
