Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 07 Maret 2020 |
KalbarOnline.com, MAKASSAR– Sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel mendapat pengawasan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemprov diminta segera menerapkan sistem merit dalam pengelolaan SDM.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan tahun 2020 ini salah satu fokus pendampingan KPK ada di proses manajemen ASN.
“Lebih kepada sistem yang kita miliki di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Bagaimana penilaian kinerja, pencapaian target, performance kinerja hingga proses assesment yang dilakukan. Tahun 2020 akan ada audit dalam proses manajemen ASN kita,” kata Sudirman di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (06/03/2020).
Sementara itu, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK wilayah Sulsel, Dwi Aprilia Linda berharap Pemprov Sulsel segera menggunakan sistem merit dalam manajemen ASN. Terlebih selama ini, Pemprov Sulsel telah menerapkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
“Pemprov Sulsel harus memiliki standar kompetensi jabatan, mulai dari eselon II hingga bawahannya. Di Pemprov belum ada, baru tahun ini mau mulai. Itu masih belum cukup kalau implementasi sistem merit, harus ada aplikasi penilaian kinerja,” jelas Linda.
Tak hanya itu, dalam sistem merit nantinya setiap aktivitas ASN harus terekam dengan baik. Sistem merit ini akan berdampak pada tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.
“Aktivitas ini harus lebih detail yang sesuai dengan tupoksinya, diuprov oleh atasannya masing-masing untuk dapat tunjangan jabatan. Selain itu akan ada target kinerja pertriwulan hingga satu tahun,” tutup Linda. (Mirsan)
KalbarOnline.com, MAKASSAR– Sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel mendapat pengawasan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemprov diminta segera menerapkan sistem merit dalam pengelolaan SDM.
Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan tahun 2020 ini salah satu fokus pendampingan KPK ada di proses manajemen ASN.
“Lebih kepada sistem yang kita miliki di BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Bagaimana penilaian kinerja, pencapaian target, performance kinerja hingga proses assesment yang dilakukan. Tahun 2020 akan ada audit dalam proses manajemen ASN kita,” kata Sudirman di Kantor Gubernur Sulsel, Jum’at (06/03/2020).
Sementara itu, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK wilayah Sulsel, Dwi Aprilia Linda berharap Pemprov Sulsel segera menggunakan sistem merit dalam manajemen ASN. Terlebih selama ini, Pemprov Sulsel telah menerapkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
“Pemprov Sulsel harus memiliki standar kompetensi jabatan, mulai dari eselon II hingga bawahannya. Di Pemprov belum ada, baru tahun ini mau mulai. Itu masih belum cukup kalau implementasi sistem merit, harus ada aplikasi penilaian kinerja,” jelas Linda.
Tak hanya itu, dalam sistem merit nantinya setiap aktivitas ASN harus terekam dengan baik. Sistem merit ini akan berdampak pada tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN.
“Aktivitas ini harus lebih detail yang sesuai dengan tupoksinya, diuprov oleh atasannya masing-masing untuk dapat tunjangan jabatan. Selain itu akan ada target kinerja pertriwulan hingga satu tahun,” tutup Linda. (Mirsan)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini