Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 06 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com – Pernyataan apakah ledakan di Pelabuhan Beirut merupakan kecelakaan atau aksi teror memang belum terjawab. Namun, satu yang pasti, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sistem politik Lebanon hampir mencapai titik nol.
Politik Lebanon memang rumit. Negara tersebut mendasarkan pembangunan negara dan pemerintah dari sensus nasional 1932. Saat itu penduduk terbanyak merupakan penganut Kristen Maronit. Disusul penganut Islam Sunni dan Syiah.
Mereka pun sepakat untuk menganut sistem politik konfesionalisme. Yang berarti seluruh sekte agama mendapatkan tempat sesuai proporsi. Hingga saat ini, presiden Lebanon harus ditempati kaum Kristen Maronit dan perdana menteri diperuntukkan penganut Islam Sunni. Lalu, ketua parlemen harus dijabat penganut Syiah.
Namun, hal tersebut justru menjadi bumerang saat ini. Politisi sibuk menyerang sekte lain untuk bisa mempertahankan posisi mereka. ’’Lebanon bisa selamat jika pemimpin berpikir jangka panjang dan mau mengorbankan target jangka pendek. Sayangnya, hal itu bukan prioritas pejabat saat ini,’’ ungkap Maha Yahya, direktur Carnegie Middle East Center, kepada TRT World.
Baca juga: Pelabuhan Beirut Hancur hingga Radius 10 Kilometer
Sejak akhir 2019, rakyat sudah meminta pemerintah bisa direformasi. Mereka menuntut agar kabinet pemerintah baru bisa bebas dari segala bentuk ikatan. Apalagi, politik Lebanon juga terikat dengan paham pro dan kontra Syria selain sekte mereka. Kubu tersebut terbagi atas kubu aliansi 14 Maret (anti-Syria) dan 8 Maret (pro-Syria). Yang menjadi pendasar itu adalah afiliasi mereka terhadap kelompok Syiah Hezbollah.
Perdana Menteri Hassan Diab yang ditunjuk pada akhir tahun lalu pun gagal mewujudkan amanah tersebut. Sebelum ditunjuk, dia berjanji mendirikan kabinet yang berisi teknokrat mandiri. Namun, pada akhirnya dia membagi jabatan menteri sesuai dengan sekte dan partai politik yang ada.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Pernyataan apakah ledakan di Pelabuhan Beirut merupakan kecelakaan atau aksi teror memang belum terjawab. Namun, satu yang pasti, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan sistem politik Lebanon hampir mencapai titik nol.
Politik Lebanon memang rumit. Negara tersebut mendasarkan pembangunan negara dan pemerintah dari sensus nasional 1932. Saat itu penduduk terbanyak merupakan penganut Kristen Maronit. Disusul penganut Islam Sunni dan Syiah.
Mereka pun sepakat untuk menganut sistem politik konfesionalisme. Yang berarti seluruh sekte agama mendapatkan tempat sesuai proporsi. Hingga saat ini, presiden Lebanon harus ditempati kaum Kristen Maronit dan perdana menteri diperuntukkan penganut Islam Sunni. Lalu, ketua parlemen harus dijabat penganut Syiah.
Namun, hal tersebut justru menjadi bumerang saat ini. Politisi sibuk menyerang sekte lain untuk bisa mempertahankan posisi mereka. ’’Lebanon bisa selamat jika pemimpin berpikir jangka panjang dan mau mengorbankan target jangka pendek. Sayangnya, hal itu bukan prioritas pejabat saat ini,’’ ungkap Maha Yahya, direktur Carnegie Middle East Center, kepada TRT World.
Baca juga: Pelabuhan Beirut Hancur hingga Radius 10 Kilometer
Sejak akhir 2019, rakyat sudah meminta pemerintah bisa direformasi. Mereka menuntut agar kabinet pemerintah baru bisa bebas dari segala bentuk ikatan. Apalagi, politik Lebanon juga terikat dengan paham pro dan kontra Syria selain sekte mereka. Kubu tersebut terbagi atas kubu aliansi 14 Maret (anti-Syria) dan 8 Maret (pro-Syria). Yang menjadi pendasar itu adalah afiliasi mereka terhadap kelompok Syiah Hezbollah.
Perdana Menteri Hassan Diab yang ditunjuk pada akhir tahun lalu pun gagal mewujudkan amanah tersebut. Sebelum ditunjuk, dia berjanji mendirikan kabinet yang berisi teknokrat mandiri. Namun, pada akhirnya dia membagi jabatan menteri sesuai dengan sekte dan partai politik yang ada.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini