KalbarOnline.com – Permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum terselesaikan. Hal itu pun menjadi salah satu alasan kenapa sekolah diperbolehkan belajar tatap muka.
Untuk itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun meminta, agar ada kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal tersebut.
Baca juga: https://www.jawapos.com/nasional/05/08/2020/ketersediaan-internet-jadi-kendala-pembelajaran-jarak-jauh/
“Saya pikir tidak hanya kerjasama antar kementerian, tapi juga pemerintah daerah itu dari provinsi sampai desa. Bagaimana pemerintah yang mengelola anggaran itu menjadikan pendidikan sebagai prioritas, tidak hanya kesehatan saja, tapi juga pendidikan,” ujarnya kepada KalbarOnline.com, Jumat (21/8).
Kemudian, badan usaha milik negara (BUMN) juga harus dilibatkan mengatasi permasalahan PJJ. Salah satunya adalah PT PLN (Persero).
“(PLN) harus (kontribusi), karena pjj ini kebutuhan masyarakat akan listrik itu naik, bahkan semua orang mengeluh karena listriknya naik, karena penggunaanya naik karena di rumah,” jelasnya.
Pasalnya, hambatan PJJ bukan hanya keterbatasan akses, seperti wifi dan gadget. Di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) itu, kata dia banyak yang listriknya bisa mati berkali-kali. Hal ini pun menghambat PJJ secara luar jaringan.
Maka dari itu, menurutnya perlu ada subsidi yang ditujukan kepada daerah 3T tersebut. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kemungkinan permasalahan PJJ pun akan terselesaikan.
“Jadi yang diperkuat dalak konteks PJJ itu jangan diasumsikan hanya daring, luring juga harus diperkuat, karena kalau PJJ hanya mengandalkan daring, daerah-daerah di Indonesia kan ngga kayak kota-kota, seperti Jakarta dan Surabaya yang jaringannya dan listriknya stabil. Kalau daerah itu bisa 5 kali mati lampu sehari, bisa 8 jam,” pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment