Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Jumat, 21 Agustus 2020 |
KalbarOnline.com – Permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum terselesaikan. Hal itu pun menjadi salah satu alasan kenapa sekolah diperbolehkan belajar tatap muka.
Untuk itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun meminta, agar ada kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal tersebut.
Baca juga: https://www.jawapos.com/nasional/05/08/2020/ketersediaan-internet-jadi-kendala-pembelajaran-jarak-jauh/
“Saya pikir tidak hanya kerjasama antar kementerian, tapi juga pemerintah daerah itu dari provinsi sampai desa. Bagaimana pemerintah yang mengelola anggaran itu menjadikan pendidikan sebagai prioritas, tidak hanya kesehatan saja, tapi juga pendidikan,” ujarnya kepada KalbarOnline.com, Jumat (21/8).
Kemudian, badan usaha milik negara (BUMN) juga harus dilibatkan mengatasi permasalahan PJJ. Salah satunya adalah PT PLN (Persero).
“(PLN) harus (kontribusi), karena pjj ini kebutuhan masyarakat akan listrik itu naik, bahkan semua orang mengeluh karena listriknya naik, karena penggunaanya naik karena di rumah,” jelasnya.
Pasalnya, hambatan PJJ bukan hanya keterbatasan akses, seperti wifi dan gadget. Di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) itu, kata dia banyak yang listriknya bisa mati berkali-kali. Hal ini pun menghambat PJJ secara luar jaringan.
Maka dari itu, menurutnya perlu ada subsidi yang ditujukan kepada daerah 3T tersebut. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kemungkinan permasalahan PJJ pun akan terselesaikan.
“Jadi yang diperkuat dalak konteks PJJ itu jangan diasumsikan hanya daring, luring juga harus diperkuat, karena kalau PJJ hanya mengandalkan daring, daerah-daerah di Indonesia kan ngga kayak kota-kota, seperti Jakarta dan Surabaya yang jaringannya dan listriknya stabil. Kalau daerah itu bisa 5 kali mati lampu sehari, bisa 8 jam,” pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum terselesaikan. Hal itu pun menjadi salah satu alasan kenapa sekolah diperbolehkan belajar tatap muka.
Untuk itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pun meminta, agar ada kolaborasi antara kementerian dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal tersebut.
Baca juga: https://www.jawapos.com/nasional/05/08/2020/ketersediaan-internet-jadi-kendala-pembelajaran-jarak-jauh/
“Saya pikir tidak hanya kerjasama antar kementerian, tapi juga pemerintah daerah itu dari provinsi sampai desa. Bagaimana pemerintah yang mengelola anggaran itu menjadikan pendidikan sebagai prioritas, tidak hanya kesehatan saja, tapi juga pendidikan,” ujarnya kepada KalbarOnline.com, Jumat (21/8).
Kemudian, badan usaha milik negara (BUMN) juga harus dilibatkan mengatasi permasalahan PJJ. Salah satunya adalah PT PLN (Persero).
“(PLN) harus (kontribusi), karena pjj ini kebutuhan masyarakat akan listrik itu naik, bahkan semua orang mengeluh karena listriknya naik, karena penggunaanya naik karena di rumah,” jelasnya.
Pasalnya, hambatan PJJ bukan hanya keterbatasan akses, seperti wifi dan gadget. Di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) itu, kata dia banyak yang listriknya bisa mati berkali-kali. Hal ini pun menghambat PJJ secara luar jaringan.
Maka dari itu, menurutnya perlu ada subsidi yang ditujukan kepada daerah 3T tersebut. Dengan keterlibatan berbagai pihak, kemungkinan permasalahan PJJ pun akan terselesaikan.
“Jadi yang diperkuat dalak konteks PJJ itu jangan diasumsikan hanya daring, luring juga harus diperkuat, karena kalau PJJ hanya mengandalkan daring, daerah-daerah di Indonesia kan ngga kayak kota-kota, seperti Jakarta dan Surabaya yang jaringannya dan listriknya stabil. Kalau daerah itu bisa 5 kali mati lampu sehari, bisa 8 jam,” pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini