Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 10 September 2020 |
KalbarOnline.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9) mendatang. Hal ini pun berdampak pada sektor perkantoran di ibu kota, tak terkecuali istana kepresidenan.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, pihak istana akan menerapkan rapat terbatas dengan kombinasi virtual dan tatap muka. Hal ini sebagai bentuk dukungan aturan PSBB di DKI Jakarta.
“Betul kombinasi,” ujar Heru dikonfirmasi, Kamis (10/9).
Heru menuturkan, teknisnya jika rapat rapat terbatas diikuti lebih dari lima kementerian, rapat tersebut akan digelar virtual melalui video conference. Namun jika rapat diikuti satu sampai empat orang dilakukan secara tatap muka.
“Jika lebih dari lima kementrian, maka diadakan video conference. Tapi kalau satu sampai tiga atau empat orang bisa offline,” cetusnya.
Baca juga: Istana Minta Anies Tetap Jaga Perekonomian Meski Kembali Terapkan PSBB
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan tegas dengan menarik kebijakan PSBB transisi menjadi pembatasan secara total. Kebijakan PSBB secara total ini mulai berlaku lagi pada Senin (14/9).
“Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat, maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” ucap Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (9/9).
Dengan menarik rem darurat tersebut, maka mulai Senin (14/9) seluruh kegiatan perkantoran, ibadah dan lain-lain akan kembali dilakukan dari rumah. Transportasi umum pun mulai dibatasi jam operasional dan kapasitasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9) mendatang. Hal ini pun berdampak pada sektor perkantoran di ibu kota, tak terkecuali istana kepresidenan.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan, pihak istana akan menerapkan rapat terbatas dengan kombinasi virtual dan tatap muka. Hal ini sebagai bentuk dukungan aturan PSBB di DKI Jakarta.
“Betul kombinasi,” ujar Heru dikonfirmasi, Kamis (10/9).
Heru menuturkan, teknisnya jika rapat rapat terbatas diikuti lebih dari lima kementerian, rapat tersebut akan digelar virtual melalui video conference. Namun jika rapat diikuti satu sampai empat orang dilakukan secara tatap muka.
“Jika lebih dari lima kementrian, maka diadakan video conference. Tapi kalau satu sampai tiga atau empat orang bisa offline,” cetusnya.
Baca juga: Istana Minta Anies Tetap Jaga Perekonomian Meski Kembali Terapkan PSBB
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan tegas dengan menarik kebijakan PSBB transisi menjadi pembatasan secara total. Kebijakan PSBB secara total ini mulai berlaku lagi pada Senin (14/9).
“Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat, maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” ucap Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Rabu (9/9).
Dengan menarik rem darurat tersebut, maka mulai Senin (14/9) seluruh kegiatan perkantoran, ibadah dan lain-lain akan kembali dilakukan dari rumah. Transportasi umum pun mulai dibatasi jam operasional dan kapasitasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini