Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 10 September 2020 |
KalbarOnline.com – Langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin (14/9/2020) dinilai tepat oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Menurut Wiku, selama satu bulan terakhir, hampir seluruh wilayah administratif Ibu Kota dalam kondisi zona merah. Pembatasan aktivitas sudah seharusnya dilakukan sejak awal untuk menekan kasus positif dan juga kematian.
“Kita lihat dari kenaikan kasus 4 minggu terakhir karena zona merah di kota DKI Jakarta, perlu melakukan pembatasan yang ketat. Bahkan kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing, treatment bisa dilakukan,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Ia mengungkapkan langkah PSBB merupakan satu tahap dari lima tahap prinsipil dalam pembukaan suatu sektor. Hal itu mengacu kepada perintah Presiden Joko Widodo.
“Untuk membuka aktivitas ekonomi berupa sektor harus dilakukan prakondisi, kemudian timing, berikutnya prioritas, selanjutnya koordinasi pusat daerah dan monitoring evaluasi. Jadi yang terjadi di DKI melihat kondisi yang ada dan menentukan kapan akhirnya akan dibuka dan dilakukan prioritas secara bertahap, dan lakukan koordinasi,” ujar Wiku.
Wiku mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta harus menjadi bahan pembelajaran bersama. Semua ini, menurut Wiku, tentu perlu partisipasi masyarakat.
“Dan memang dalam monitoring evaluasi kita perlu bekerja sama lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar betul-betul kondisi yang risikonya tinggi dan langsung dalam waktu cukup lama. Itu adalah alarm yang harus kita ambil untuk lakukan pengetatan yang lebih tinggi agar kondisi terkendali,” terangnya. [rif]
KalbarOnline.com – Langkah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin (14/9/2020) dinilai tepat oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Menurut Wiku, selama satu bulan terakhir, hampir seluruh wilayah administratif Ibu Kota dalam kondisi zona merah. Pembatasan aktivitas sudah seharusnya dilakukan sejak awal untuk menekan kasus positif dan juga kematian.
“Kita lihat dari kenaikan kasus 4 minggu terakhir karena zona merah di kota DKI Jakarta, perlu melakukan pembatasan yang ketat. Bahkan kalau perlu dilakukan pembatasan sosial berskala mikro sehingga penanganan kasus termasuk testing, tracing, treatment bisa dilakukan,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
Ia mengungkapkan langkah PSBB merupakan satu tahap dari lima tahap prinsipil dalam pembukaan suatu sektor. Hal itu mengacu kepada perintah Presiden Joko Widodo.
“Untuk membuka aktivitas ekonomi berupa sektor harus dilakukan prakondisi, kemudian timing, berikutnya prioritas, selanjutnya koordinasi pusat daerah dan monitoring evaluasi. Jadi yang terjadi di DKI melihat kondisi yang ada dan menentukan kapan akhirnya akan dibuka dan dilakukan prioritas secara bertahap, dan lakukan koordinasi,” ujar Wiku.
Wiku mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta harus menjadi bahan pembelajaran bersama. Semua ini, menurut Wiku, tentu perlu partisipasi masyarakat.
“Dan memang dalam monitoring evaluasi kita perlu bekerja sama lebih baik lagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar betul-betul kondisi yang risikonya tinggi dan langsung dalam waktu cukup lama. Itu adalah alarm yang harus kita ambil untuk lakukan pengetatan yang lebih tinggi agar kondisi terkendali,” terangnya. [rif]
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini