Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 12 September 2020 |
KalbarOnline.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Akmal Taher mengatakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan.
Akmal menuturkan, keputusan ini dinilai tepat dari fakta-fakta di lapangan di mana makin bertambahnya angka penularan virus Korona di ibu kota.
“Kalau lihat angka memang nggak ada jalan lain untuk di rem dulu,” ujar Akmal dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).
Akmal menambahkan memang masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat masih abai. Padahal itu demi melindungi dirinya dan orang lain.
“Faktor bisa macam-macam. Beberapa survei menyadarkan masyarakat untuk memakai masker dan mencuci tangan itu masih menjadi masalah dan itu sudah disurvei,” katanya.
Bertambahnya angka penulran ini juga karena adanya pelonggaran aktivitas di DKI Jakarta. Sehingga, menurutnya, memang rem darurat bisa menjadi solusi.
Daerah-daerah yang belum mengalami penurunan kasus positif virus Korona juga harus dievaluasi lagi kebijakan pemerintah setempat.
“Kalau pada akhirnya tidak bisa menurunkan angka, maka mawas diri. Perlu ada yang diubah,” tuturnya.
KalbarOnline.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Akmal Taher mengatakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan.
Akmal menuturkan, keputusan ini dinilai tepat dari fakta-fakta di lapangan di mana makin bertambahnya angka penularan virus Korona di ibu kota.
“Kalau lihat angka memang nggak ada jalan lain untuk di rem dulu,” ujar Akmal dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).
Akmal menambahkan memang masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat masih abai. Padahal itu demi melindungi dirinya dan orang lain.
“Faktor bisa macam-macam. Beberapa survei menyadarkan masyarakat untuk memakai masker dan mencuci tangan itu masih menjadi masalah dan itu sudah disurvei,” katanya.
Bertambahnya angka penulran ini juga karena adanya pelonggaran aktivitas di DKI Jakarta. Sehingga, menurutnya, memang rem darurat bisa menjadi solusi.
Daerah-daerah yang belum mengalami penurunan kasus positif virus Korona juga harus dievaluasi lagi kebijakan pemerintah setempat.
“Kalau pada akhirnya tidak bisa menurunkan angka, maka mawas diri. Perlu ada yang diubah,” tuturnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini