Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 23 September 2020 |
KalbarOnline.com–Ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad berpendapat, pemerintah sebaiknya mengambil langkah cepat dengan menghentikan atau membatasi mobilitas penduduk. Hal tersebut agar Indonesia tidak menjadi negara dengan transmisi Covid-19 terbesar.
”Mobilitas penduduk harus segera dihentikan. Kalau tidak dihentikan, kasus akan terus meningkat,” kata Riris seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (22/9).
Pembatasan mobilitas penduduk itu, menurut dia, sangat penting. Sebab, pergerakan orang menjadi faktor penyebar Covid-19. Dengan adanya pembatasan mobilitas diharapkan dapat menekan penularan agar tidak meluas. Apabila situasi telah terkendali, pembatasan mobilitas sosial bisa kembali dilonggarkan. Namun, jika dijumpai penularan Covid-19 yang meluas lagi, mobilitas penduduk segera dibatasi kembali.
”Ada saatnya kencangkan social distancing dan ada saatnya longgarkan social distancing,” ujar Riris.
Menurut dia, guna memutus mata rantai persebaran Covid-19, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, dia menilai masyarakat belum terlalu patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah.
Karena itu, dia kembali meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan kebijakan, terutama implementasi protokol Covid-19 di lapangan agar dilaksanakan secara konsisten.
Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut Indonesia akan menjadi episentrum Covid-19 dunia jika kasus positif korona terus bertambah dan penanganannya tidak lebih baik dari saat ini.
Mengenai pernyataan itu, Riris Andono sependapat bahwa Indonesia akan menjadi episentrum Covid-19 jika tidak segera ada perubahan. Kendati begitu, episentrum Covid-19 yang dimaksud adalah negara dengan transmisi terbesar, bukan sebagai pusat penularan Covid-19.
”Kalau episentrum sebagai istilah negara dengan transmisi terbesar kasus Covid-19 itu bisa jadi. Namun, kalau episentrum sebagai pusat penularan itu jadi tidak tepat. Sebab, penularan sudah terjadi dimana-mana hampir di semua negara dunia,” terang Riris.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com–Ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad berpendapat, pemerintah sebaiknya mengambil langkah cepat dengan menghentikan atau membatasi mobilitas penduduk. Hal tersebut agar Indonesia tidak menjadi negara dengan transmisi Covid-19 terbesar.
”Mobilitas penduduk harus segera dihentikan. Kalau tidak dihentikan, kasus akan terus meningkat,” kata Riris seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (22/9).
Pembatasan mobilitas penduduk itu, menurut dia, sangat penting. Sebab, pergerakan orang menjadi faktor penyebar Covid-19. Dengan adanya pembatasan mobilitas diharapkan dapat menekan penularan agar tidak meluas. Apabila situasi telah terkendali, pembatasan mobilitas sosial bisa kembali dilonggarkan. Namun, jika dijumpai penularan Covid-19 yang meluas lagi, mobilitas penduduk segera dibatasi kembali.
”Ada saatnya kencangkan social distancing dan ada saatnya longgarkan social distancing,” ujar Riris.
Menurut dia, guna memutus mata rantai persebaran Covid-19, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, dia menilai masyarakat belum terlalu patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah.
Karena itu, dia kembali meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan kebijakan, terutama implementasi protokol Covid-19 di lapangan agar dilaksanakan secara konsisten.
Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut Indonesia akan menjadi episentrum Covid-19 dunia jika kasus positif korona terus bertambah dan penanganannya tidak lebih baik dari saat ini.
Mengenai pernyataan itu, Riris Andono sependapat bahwa Indonesia akan menjadi episentrum Covid-19 jika tidak segera ada perubahan. Kendati begitu, episentrum Covid-19 yang dimaksud adalah negara dengan transmisi terbesar, bukan sebagai pusat penularan Covid-19.
”Kalau episentrum sebagai istilah negara dengan transmisi terbesar kasus Covid-19 itu bisa jadi. Namun, kalau episentrum sebagai pusat penularan itu jadi tidak tepat. Sebab, penularan sudah terjadi dimana-mana hampir di semua negara dunia,” terang Riris.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini