KalbarOnline.com – Amerika Serikat menargetkan mengambil tindakan tegas pada sekitar satu persen dari 400.000 pelajar asal Tiongkok di AS terkait upaya untuk mengumpulkan informasi teknologi AS dan informasi lainnya. Atau dengan kata lain terkait pencurian teknologi.
Wakil Penasihat Keamanan Gedung Putih, Matthew Pottinger, yang telah menjadi salah satu sosok utama dalam perkembangan kebijakan Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok, mengatakan AS tetap menyambut kedatangan pelajar asal Tiongkok. Namun, AS bakal melakukan skrining yang ketat terhadap para pelajar Tiongkok di AS yang dicurigai telah melakukan upaya pencurian teknologi.
- Baca juga: Tensi Meninggi, 2 Perusahaan Internet Tiongkok Pilih Hengkang dari AS
“Ini adalah pendekatan yang akurat,” sebut Pottinger dalam suatu acara virtual yang diselenggarakan oleh Ronald Reagan Institute.
Pottinger merujuk pada kebijakan pemerintah yang menolak mengeluarkan visa pelajar bagi para warga negara Tiongkok yang dianggap mengancam keamanan AS.
“Presiden Trump telah mengambil langkah untuk menargetkan kira-kira satu persen dari jumlah besar pelajar Tiongkok di AS. Target adalah para periset Tiongkok yang terhubung dengan militer, yang dalam beberapa kasus berada di AS dengan alasan palsu atau bahkan identitas palsu,” beber Pottinger.
“Kasus-kasus lainnya melibatkan individu-individu yang telah datang ke AS untuk mendapatkan akses pada teknologi yang akan berguna bagi kemajuan militer Tiongkok atau terhadap rakyat mereka sendiri,” imbuh Pottinger.
Pottinger menjelaskan bahwa mayoritas pelajar Tiongkok di AS adalah yang senang berada di Negeri Paman Sam dan banyak yang akan menetap dan memulai bisnis yang luar biasa.
Tindakan AS terhadap para pelajar Tiongkok dilakukan saat hubungan antara kedua negara jatuh ke titik terendah dalam beberapa dekade. Dua negara dengan ekonomi terbesar dunia itu telah bentrok dalam serangkaian masalah, mulai dari perdagangan, hak asasi manusia, soal Hongkong, dan virus Korona.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan telah mencabut visa bagi 1.000 lebih pelajar dan peneliti Tiongkok yang dianggap menimbulkan risiko keamanan. Terkait hal itu, Tiongkok menyebutnya sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Comment