Home Kemenag Jelaskan Soal Jaminan Produk Halal di UU Ciptaker
Nasional    

Kemenag Jelaskan Soal Jaminan Produk Halal di UU Ciptaker

 Oleh : Redaksi KalbarOnline
Selasa, 01 Desember 2020
Kemenag Jelaskan Soal Jaminan Produk Halal di UU Ciptaker
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar


KalbarOnline.com – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Adapun, salah satu pasal yang terkait adalah penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang merupakan tugas dan fungsi Kementerian Agama (Kemenag).

Menjelaskan hal tersebut, Sekretaris Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Muhammad Lutfi Hamid menuturkan, UU Ciptaker hadir dengan fleksibilitas peraturan perundang-undangan, memberikan penyederhanaan perizinan berusaha dan proses bisnis.

’’Dengan begitu, dalam kaitannya dengan JPH, UU ini juga memberikan banyak implikasi positif, di antaranya percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK, penataan kewenangan, kepastian hukum dan mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia,’’ jelas dia melalui keterangan tertulis, Selasa (1/12).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu, terdapat 22 pasal yang disederhanakan, di mana sebelumnya tercantum di UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH dan juga ada penambahan 2 pasal baru. Hal itu meliputi ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, Kerja Sama BPJPH, lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor galal, penyelia halal, peran serta masyarakat, sertifikat halal, label halal, self declare, dan sanksi administratif.

Berdasarkan UU JPH, proses sertifikasi halal produk dalam negeri membutuhkan waktu 97 hari kerja. Sementara sertifikasi halal produk luar negeri selama 117 hari kerja. Dengan UU Ciptaker maka proses sertifikasi halal dipangkas menjadi 21 hari kerja. Pemangkasan waktu itu meliputi semua proses bisnis layanan sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kata dia, sejumlah terobosan pada beleid ini, termasuk self declare, sama sekali tidak menghilangkan substansi kehalalan produk. Di dalam proses sertifikasi halal, MUI juga tetap berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal.

Self declare atau pernyataan halal oleh pelaku UMK tersebut harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung yang sudah pasti kehalalannya. Proses produksi yang sederhana yang dijalankan oleh pelaku usaha UMK juga harus memenuhi aspek kehalalan.

Untuk sertifikasi halal bagi UMK dapat digratiskan melalui berbagai fasilitas pembiayaan, di antaranya APBN/APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Bahkan, UU ini juga membuka kesempatan bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaran JPH melalui ormas Islam. Di antaranya adalah untuk mendirikan LPH, penyiapan auditor Halal, penyelia halal, sosialisasi dan edukasi mengenai JPH, pendampingan dalam proses produk halal, publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan, pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH. (*)

Saksikan video menarik berikut ini:

  • Tags:
  • Bagikan:
WN Singapura Meninggal Akibat Covid-19 Usai Bekerja di Indonesia
Artikel Selanjutnya
WN Singapura Meninggal Akibat Covid-19 Usai Bekerja di Indonesia
Selasa, 01 Desember 2020
Artikel Sebelumnya
Viral Azan Jihad, PBNU: Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi
Selasa, 01 Desember 2020
Viral Azan Jihad, PBNU: Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Pasturi Meninggal Dunia Usai Hantam...
Minggu, 07 Desember 2025
Jadi Pelopor Percepatan Manajemen ASN...
Minggu, 07 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Minta Seluruh...
Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...