KalbarOnline.com – Kasus terkonfirmasi Covid-19 kembali melonjak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya mengungkapkan keheranan dan kekecewaan terhadap penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan beberapa agenda akhir tahun yang berpotensi terjadinya klaster-klaster baru jika tidak diantisipasi dari sekarang.
Ia menyebut Pemerintah sudah memutuskan melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020. Mufida mengingatkan tensi politik Pilkada bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan Pemilu. Masyarakat akan langsung memantau proses jalannya pemungutan suara, perhitungan sampai munculnya hitung cepat yang diikuti euforia massa.
’’KPU, Bawaslu sampai Kepolisian yang tergabung dalam Gakumdu harus tegas. Politik lokal lebih menyedot perhatian masyarakat. Antisipasi saat terjadi euforia hitung cepat atau proses perhitungan suara. Harus tegas, tidak ada kompromi,’’ ujar Mufida kepada wartawan, Rabu (2/12).
Manurut Ketua DPP PKS itu, sosialisasi dan imbauan saja tidak cukup. Karena, dalam kenyataannya, kegiatan yang menimbulkan kerumunan dalam proses Pilkada masih terjadi tanpa protokol kesehatan. ’’Pemerintah juga perlu tegas kepada para calon untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan warga dalam rangka sosialisasi, pemungutan sampai setelah pemungutan suara,’’ katanya.
Selain Pilakda, Mufida juga menyoroti aktivitas wisata di akhir tahun. Ia mengapresiasi Pemerintah membatalkan libur akhir tahun. Meski begitu, langkah antisipasi mesti dipertegas dengan melarang perayaan pergantian akhir tahun dalam bentuk berkumpul.
’’Para kepala daerah harus turun langsung memberikan penindakan tegas terhadap mereka yang tetap melakukan keramaian dalam malam pergantian tahun.,’’ Dia menyatakan, pergantian tahun dari 2020 ke 2021 harus jadi momen refleksi dan penyadaran bahwa Covid-19 telah menimbulkan banyak musibah dan kerugian bagi semua warga masyarakat. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment