Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Kamis, 03 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Papua dan Papua Barat merupakan wilayah sah Republik Indonesia. Ketegasan ini disampaikan oleh Ketua Bamus Papua dan Papua Barat Willem Frans Ansanay.
Dia mengatakan, Papua wilayah sah Republik Indonesia dan diakui oleh PBB. Orang asli Papua memegang teguh kalimat bahwa bangsa ini tidak akan dibangun oleh bangsa lain, tapi dibangun oleh bangsa sendiri.
“Dalam membangun nasionalisme, ada peninggalan masa lalu yang dipegang orang asli Papua. Yaitu, bangsa ini tidak akan dibangun oleh bangsa lain, tapi dibangun oleh bangsa sendiri,” kata Willem Frans Ansanay dalam sebuah diskusi virtual sebagaimana dalam keterangan pers, Kamis (3/12).
Willem Frans Ansanay menuturkan, untuk mengkikis pemikiran-pemikiran bahwa Papua telah merdeka, maka Papua harus dibangun dengan rasa nasionalisme. “Papua harus dibangun melalui jiwa nasionalisme,” katanya.
Sementara itu, Pemerhati Papua dan Pakar Politik Internasional Imron Cotan dengan tegas menyatakan bahwa Papua bagian dari NKRI. Ketegasan Imron itu menanggapi pernyataaan dari sekolompok warga Papua memperingati Hari Proklamasi West Papua. Padahal perubahan perbatasan sebuah negara disebabkan beberapa hal. Di antaranya, dekolonisasi, perang perbatasan, damai.
“Sementara yang di Papua itu mereka merasa dekolonisasi. Dari tiga hal itu, tidak bisa disamakan dengan Papua. Sebab Papua itu adalah bagian dari NKRI,” ujar Imron Cotan.
Imron Cotan menyebut bahwa saat ini sedikitnya ada 17 wilayah nonself governing terytoris (wilayah yang belum punya pemerintah merdeka). Di antaranya: Samoa, Bermuda Island, Virgin, Polinesia, Guam, New Caledonia, Virgin Island Foxland (malvinas di Argentina) dan lainnya.
Daerah-daerah yan belum memiliki pemerintahan yang merdeka itu membawa permasalahannya untuk dibicarakan di Komite Dekolonisasi PBB. “Papua bagian integral NKRI, bukan ditetapkan wilayah yang bukan tidak punya pemerintah yang merdeka,” terangnya.
Dirinya menambahkan, negara yang merdeka berdasarkan konvensi Montevideo memiliki beberapa syarat. Di antaranya: populasi permanen, pemerintah, kemampuan membangun hubungan dengan negara lain dan pengakuan dari negara lain.
Imron Cotan menjelaskan bahwa berdasarkan konvensi internasional, organsisasi Papua Mereka merupakan pemberontak atau separatis. Ketegasan itu karena Papua adalah bagian dari Indonesia.
Di negara lain, separatis ditumpas habis. Contohnya ETA di Spanyol dan lainnya. Separatis tidak ada kompromi harus ditumpas habis dan memang ditangani secara militer. Tidak ada urusan HAM dan dunia memahaminya.
Di Indonesia, masih menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan dalam menghadapi separatis Papua. “Berhentilah ilusi Papua pernah merdeka atau akan merdeka. Mari bangun dari mimpi indah, yaitu dengan membangun Papua yang kita cintai sejajar dengan Provinsi lain,” paparnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Papua dan Papua Barat merupakan wilayah sah Republik Indonesia. Ketegasan ini disampaikan oleh Ketua Bamus Papua dan Papua Barat Willem Frans Ansanay.
Dia mengatakan, Papua wilayah sah Republik Indonesia dan diakui oleh PBB. Orang asli Papua memegang teguh kalimat bahwa bangsa ini tidak akan dibangun oleh bangsa lain, tapi dibangun oleh bangsa sendiri.
“Dalam membangun nasionalisme, ada peninggalan masa lalu yang dipegang orang asli Papua. Yaitu, bangsa ini tidak akan dibangun oleh bangsa lain, tapi dibangun oleh bangsa sendiri,” kata Willem Frans Ansanay dalam sebuah diskusi virtual sebagaimana dalam keterangan pers, Kamis (3/12).
Willem Frans Ansanay menuturkan, untuk mengkikis pemikiran-pemikiran bahwa Papua telah merdeka, maka Papua harus dibangun dengan rasa nasionalisme. “Papua harus dibangun melalui jiwa nasionalisme,” katanya.
Sementara itu, Pemerhati Papua dan Pakar Politik Internasional Imron Cotan dengan tegas menyatakan bahwa Papua bagian dari NKRI. Ketegasan Imron itu menanggapi pernyataaan dari sekolompok warga Papua memperingati Hari Proklamasi West Papua. Padahal perubahan perbatasan sebuah negara disebabkan beberapa hal. Di antaranya, dekolonisasi, perang perbatasan, damai.
“Sementara yang di Papua itu mereka merasa dekolonisasi. Dari tiga hal itu, tidak bisa disamakan dengan Papua. Sebab Papua itu adalah bagian dari NKRI,” ujar Imron Cotan.
Imron Cotan menyebut bahwa saat ini sedikitnya ada 17 wilayah nonself governing terytoris (wilayah yang belum punya pemerintah merdeka). Di antaranya: Samoa, Bermuda Island, Virgin, Polinesia, Guam, New Caledonia, Virgin Island Foxland (malvinas di Argentina) dan lainnya.
Daerah-daerah yan belum memiliki pemerintahan yang merdeka itu membawa permasalahannya untuk dibicarakan di Komite Dekolonisasi PBB. “Papua bagian integral NKRI, bukan ditetapkan wilayah yang bukan tidak punya pemerintah yang merdeka,” terangnya.
Dirinya menambahkan, negara yang merdeka berdasarkan konvensi Montevideo memiliki beberapa syarat. Di antaranya: populasi permanen, pemerintah, kemampuan membangun hubungan dengan negara lain dan pengakuan dari negara lain.
Imron Cotan menjelaskan bahwa berdasarkan konvensi internasional, organsisasi Papua Mereka merupakan pemberontak atau separatis. Ketegasan itu karena Papua adalah bagian dari Indonesia.
Di negara lain, separatis ditumpas habis. Contohnya ETA di Spanyol dan lainnya. Separatis tidak ada kompromi harus ditumpas habis dan memang ditangani secara militer. Tidak ada urusan HAM dan dunia memahaminya.
Di Indonesia, masih menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan dalam menghadapi separatis Papua. “Berhentilah ilusi Papua pernah merdeka atau akan merdeka. Mari bangun dari mimpi indah, yaitu dengan membangun Papua yang kita cintai sejajar dengan Provinsi lain,” paparnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini