Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Rabu, 16 Desember 2020 |
KalbarOnline.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk bertanggung jawab terkait kerumunan yang diciptakan oleh Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai bahwa statement Kang Emil kurang tepat.
Menurut Sahroni, Mahfud juga sudah mengingatkan para penjemput Rizieq agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.
“Anggapan yang menyebut bahwa Mahfud adalah penyebab dari kerumunan ini ya kurang tepat juga, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukamkalau ditanya boleh atau nggak jemput, ya pasti boleh, tapi kan harus tertib. Tertib itu termasuk melapor ke polisi, mendapatkan surat izin keramaian, dan lain-lain. Nah ini yang tidak terpenuhi” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (16/12).
Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan. Sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membeludak, maka hal itu disebabkan oleh para penjemput yang tidak menuruti tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.
“Ya kalau jadinya rame pas penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud MD. Beliau juga kan sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan soal tertib ini. namun kenapa masyarakat sudah dikasih tahu masih melanggar? itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyampaikan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan di acara Mahfud MD yang berlarut-larut.
“Ini bukan waktunya kita menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut,” ungkapnya.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab.
Menurut dia, penyebab kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena Mahfud mengizinkan masyarakat melakukan penjemputan Rizieq Shihab saat kembali ke tanah air dari Arab Saudi.
”Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil.
Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.
”Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” katanya.
KalbarOnline.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk bertanggung jawab terkait kerumunan yang diciptakan oleh Imam Besar FPI Rizieq Shihab. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai bahwa statement Kang Emil kurang tepat.
Menurut Sahroni, Mahfud juga sudah mengingatkan para penjemput Rizieq agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.
“Anggapan yang menyebut bahwa Mahfud adalah penyebab dari kerumunan ini ya kurang tepat juga, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukamkalau ditanya boleh atau nggak jemput, ya pasti boleh, tapi kan harus tertib. Tertib itu termasuk melapor ke polisi, mendapatkan surat izin keramaian, dan lain-lain. Nah ini yang tidak terpenuhi” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (16/12).
Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan. Sehingga kalau memang penjemputan Rizieq membeludak, maka hal itu disebabkan oleh para penjemput yang tidak menuruti tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.
“Ya kalau jadinya rame pas penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud MD. Beliau juga kan sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan soal tertib ini. namun kenapa masyarakat sudah dikasih tahu masih melanggar? itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyampaikan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan di acara Mahfud MD yang berlarut-larut.
“Ini bukan waktunya kita menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut,” ungkapnya.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab.
Menurut dia, penyebab kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena Mahfud mengizinkan masyarakat melakukan penjemputan Rizieq Shihab saat kembali ke tanah air dari Arab Saudi.
”Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil.
Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.
”Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” katanya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini