KalbarOnline.com – Bangladesh kembali memindahkan kelompok kedua pengungsi Muslim Rohingya ke pulau rawan banjir di Teluk Benggala, meskipun mendapat tentangan dari para aktivis hak asasi manusia.
Dengan pemindahan gelombang kedua ini, total sudah ada 1.600 minoritas Muslim dari Myanmar dibawa ke Bhashan Char awal bulan ini. Sementara pemindahan terbaru ini, Menteri Luar Negeri Bangladesh AK Abdul Momen mengatakan jumlahnya kurang dari 1.000 orang.
Mereka nampak dibawa dengan bus dari kamp-kamp di Cox’s Bazar, tempat hampir satu juta pengungsi mencari perlindungan dari kekerasan di negara asalnya, Myanmar, ke pelabuhan Chittagong tempat mereka akan dibawa ke pulau tandus itu.
“Mereka pergi dengan sukarela. Mereka sangat ingin pergi ke Bhashan Char karena mereka telah mendengar dari kerabat mereka, bahwa Bhashan Char adalah tempat yang sangat indah, ” kata Momen seperti diberitakan AFP, dikutip selasa (29/12/2020).
Momen mengklaim bahwa itu “100 kali lebih baik” daripada kamp, dan para pengungsi “mengajukan permintaan” untuk dibawa ke sana. “Bhashan Char adalah resor yang indah. Ini adalah resor yang luar biasa. Dan begitu ada yang pergi ke sana, mereka akan menyukainya,” tambah menteri itu.
Sementara itu, dua muslim Rohingya dalam rombongan terbaru ini mengatakan kepada AFP bahwa mereka akan ke pulau itu dengan sukarela dan akan tinggal dengan kerabat mereka. “Apa gunanya tinggal di sini (di kamp) tanpa mereka?,” tutur Nur Kamal, salah seorang warga Rohingya dari kamp pengungsi raksasa Kutupalang.
Pengungsi lainnya, Serajul Islam juga mengatakan hal senada. “Cara komunitas internasional menangani masalah kami, saya tidak melihat masa depan di kamp,” katanya kepada AFP dari bus yang membawanya ke Chittagong.
“Lebih baik saya pergi dan menjalani sisa hidup saya di sana, di perumahan yang lebih baik. Setidaknya saya tidak perlu memikirkan tentang banjir selama musim hujan dan panas yang tak tertahankan di musim panas,” sambungnya.
Seperti diketahui, lebih dari 700.000 orang Rohingya berlindung di kamp-kamp di Bangladesh pada tahun 2017 setelah tindakan keras mematikan oleh militer Myanmar yang menurut PBB dapat menjadi ancaman genosida. [ind]
Comment