KalbarOnline.com – Vaksinasi Covid-19 akan dilakukan perdana hari ini, Rabu, (13/1/2021), usai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menegaskan menolak vaksin COVID-19. Mbak Ning, sapaannya, lebih memilih membayar denda bila disanksi karena menolak vaksinasi COVID-19.
“Kedua, persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin. Saya tetap tidak mau divaksin mau sampai 63 tahun bisa divaksin, saya 63 ini. Di DKI semua anak cucu saya (kalau) dapat sanksi Rp5 juta, mending gw bayar, jual jual mobil kek. Begimana Bio Farma masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” kata Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma yang disiarkan lewat YouTube DPR RI, Selasa, (12/1/2021).
Bukan tanpa alasan politikus PDIP Mbak Ning ini menolak vaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning punya pengalaman soal vaksin lainnya yang justru membawa kerugian.
“Pengalaman saya saudara menteri, ini saya ngomong lagi di rapat, vaksin polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12, karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk ke Indonesia Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin, saya menolak vaksin, kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh maksa begitu,” papar Ribka tegas di depan Menkes.
Selain itu, Ribka Tjiptaning mempertanyakan jenis vaksin COVID-19 yang bakal digratiskan untuk masyarakat Indonesia.
“Saya tanya ini yang mau digratiskan semua rakyat ini yang mana? Wong ada 5 macam, Rp584 ribu, Rp292 ribu, Rp116 ribu, Rp540 ribu sampai Rp1 juta 80 ribu, Rp 2,1 juta,” kata Ribka.
“Masalah rapid, masalah swab aja, saya bilang Bu Penny (Penny Lukito Kepala BPOM, red) belum ada eceran tertinggi berapa,” sambung dia. [rif]
Comment