KalbarOnline.com – Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte dan jajaran kabinetnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan karena salah mengambil keputusan terkait subsidi perawatan anak.
Pengunduran diri pemerintahan Belanda ini dilakukan setelah ribuan keluarga secara keliru dituduh melakukan penipuan kesejahteraan anak dan meminta mereka mengembalikan dananya.
“Kami sependapat bahwa jika seluruh sistem gagal, kami semua harus bertanggung jawab, dan itu mengarah pada kesimpulan bahwa saya baru saja menawarkan kepada raja, pengunduran diri seluruh Kabinet,” kata Rutte dikutip dari Euro News, Sabtu, (15/1/2021).
Salah urus ini bermula saat Otoritas Pajak keliru memberi label ribuan keluarga penerima subsidi sebagai penipu. Mereka memerintahkan keluarga penerima mengembalikan tunjangan yang diterima.
Penyelidikan parlemen menyimpulkan bahwa banyak keluarga yang dipaksa puluhan ribu euro dari subsidi yang pemerintah berikan. Hal ini berimbas pada masalah ekonomi ribuan keluarga.
Rutte mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Raja Willem-Alexander bahwa pemerintah akan terus bekerja untuk memberi kompensasi kepada orang tua yang terkena dampak secepat mungkin.
Keputusan mengundurkan diri massal ini telah dibahas dalam rapat kabinet. Padahal dua bulan lagi Belanda akan menggelar pemilihan umum.
Langkah itu dianggap sebagai simbol. Pasalnya pemerintahan Rutte akan tetap menjabat dalam mode caretaker sampai koalisi baru terbentuk setelah pemilihan 17 Maret di Belanda.
Penggunduran diri tersebut mengakhiri satu dekade masa jabatan untuk Rutte. Dalam pemilu yang akan datang partainya diprediksi akan menang. Bila terjadi, Rutte kemungkinan besar akan kembali menjadi perdana menteri Belanda.
Ini bukan kali pertama pemerintah Belanda mengundurkan diri secara massal sebagai tanggung jawab kolektif. Pada 2002, kabinet mundur setelah sebuah laporan mengkritik menteri dan militer karena gagal mencegah pembantaian Muslim di Srebrenica selama perang Bosnia. [rif]
Comment