KalbarOnline.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif hadapi potensi bencana alam. Tito mengaku telah mengeluarkan Surat Edaran terkait potensi bencana hidrometeorologi.
Tito mengingatkan agar Pemda perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan, serta memobilisasi segala kekuatan dalam rangka penanggulangan bencana. Termasuk menyiapkan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga (BTT) di samping dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
’’Ini harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, tidak hanya kalau sudah terjadi, tapi sebelum itu (terjadi) sudah diantisipasi. Surat edaran sudah saya kirim, tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, teman-teman kepala daerah jangan merespon, jangan bersikap responsif, pada (saat) sudah kejadian, tetapi harus bersikap proaktif antisipatif,’’ kata Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/1).
Menguti pernyataan Badan Meteorlogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana berasal dari perubahan cuaca, curah hujan yang tinggi. Sehingga dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan lain-lain. ’’Kemudian juga mungkin bencana alam, earthquake, gempa dan juga letusan gunung berapi volcanic eruption (letusan gunung),’’ ucap Tito.
Tito juga mengingatkan soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tidak perlu dialihfungsikan, apabila daerah sudah termasuk dalam kategori wilayah hijau dan terlindungi. ’’Perlu kita garis bawahi betul, taati betul RTRW rencana tata ruang wilayah itu, desain wilayah, kalau wilayah itu wilayah hijau, terlindung, ya jangan diubah, dialihfungsikan karena bisa nanti terjadi longsor, terjadi banjir, ini perlu adanya kegiatan-kegiatan penghijauan kembali, reboisasi,’’ tegas Tito.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 19.435 orang mengungsi pascagempa magnitudo 6,2 yang terjadi di Sulawesi Barat pada Jumat (15/1) pukul 01.28 WIB. Gempa ini dirasakan kuat di daerah Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Gempa tersebut juga merenggut korban jiwa sebanyak 81 orang, yaitu 11 orang meninggal di Kabupaten Majene dan 70 orang di Kabupaten Mamuju.
Sementara itu, banjir yang melanda Kalimantan Selatan berdampak pada 10 kabupaten atau kota. Berdasarkan catatan BNPB, sebanyak 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada 14 Januari 2021. (*)
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment