KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang memasuki masa pensiun. Upacara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1). Dengan begitu, Listyo Sigit kini berpangkat Jenderal Polisi.
Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 5/Polri Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri. Sejumlah pekerjaan rumah menunggu Listyo Sigit yang kini resmi menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution mengungkapkan, Listyo Sigit harus mampu menuntaskan reformasi di tubuh Kepolisian dengan mengacu pada mandat konstitusionalnya, serta tujuan dan batasan yang diatur undang-undang, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
“Harus mampu membangun soliditas Korps Bhayangkara. Ini dilakukan guna memupus potensi resistensi di internal Polri,” kata Maneger dalam keterangannya, Rabu (27/1).
Jenderal Pol Listyo Sigit, kata Meneger, akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri. Menurutnya, Listyo harus bisa mengatasi potensi resistensi para senior yang merasa dilompati dan mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri.
Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah tersebut mengatakan, Listyo
harus mampu menata ulang struktur di internal Polri agar lebih seimbang. Menurutnya, Polri tak bisa lagi hanya menebar anggotanya untuk berkarier di luar institusi Polri. Apalagi di tengah kritik terhadap Polri, yang banyak menduduki jabatan publik dan posisi strategis di luar tubuh Polri.
“Mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik. Listyo harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski ia memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi,” cetus Maneger.
Selain itu, Listyo juga harus memastikan bahwa dirinya mampu mengembalikan Polri kepada khittahnya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa kecuali.
Kemudian, Polri juga harus merespon semakin berkembang dan inovatifnya teknologi informasi dan komunikasi. Dia meminta, kepolisian harus semakin siap dengan revolusi 4.0 yang membuat ragam kejahatan jadi lebih modern karena didukung teknologi.
Bahkan, Polri ke depan harus memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan yang dinilai mendasar di tubuh Polri seperti represifitas aparat, penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, penghalangan bantuan hukum, dan krisis keteladanan dalam pola hidup sederhana di kalangan petinggi kepolisian.
“Jika masalah-masalah ini tidak dievaluasi dan dicarikan solusinya maka sulit untuk menghadirkan keyakinan publik bahwa kita memiliki kepolisian yang profesional, modern, demokratis, terpercaya, dan dicintai di bawah kepemimpinan Listyo,” pungkasnya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment