KalbarOnline.com–Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan berakhir pada 8 Februari. Menjelang berakhirnya PPKM, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan PPKM tidak efektif cegah Covid-19.
Hal sama disampaikan epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo. Dia menyebut PPKM tidak efektif terhadap penurunan kasus Covid-19. Banyak aturan yang tidak jelas dan tidak efektif menekan angka Covid-19.
Dia mengkritisi pembatasan mobilitas warga yang dinilai setengah hati. Kurangnya ketegasan pemerintah merumuskan peraturan membuat PPKM tidak efektif.
”Sebelum PPKM jilid 1 diberlakukan, saya sudah ngomong bahwa PPKM itu setengah hati. Isinya nggak menunjukkan keinginan memutus rantai penularan,” ujar Windhu ketika dikonfirmasi pada Senin (1/2).
Salah satu aturan yang disoroti adalah jam malam. Dia mengatakan, virus tidak memiliki jam tidur atau jam istirahat.
”Sehingga, untuk apa membatasi jam malam? Kegiatan esensial tetap jalan. Bukan berarti siang boleh beraktivitas, malam dibatasi,” tutur Windhu.
”Kita punya sejarah PSBB. Yang isi dan peraturannya jauh lebih ketat. Di PPKM ini, peraturannya ketat tapi pelaksanaannya nggak ketat. PPKM itu abal-abal. Implementasi nggak sesuai peraturan,” tambah Windhu.
Aturan lain yang dikritisi adalah pembatasan wilayah yang tidak menyeluruh. Menurut dia, bila pemerintah bermaksud menutup salah satu wilayah, wilayah di sekitarnya harus ditutup pula.
”Isinya (aturan) sudah nggak bagus. Pelaksanaan itu mengikuti perencanaan,” ujar Windhu.
Menurut Windhu, ada bebeerapa solusi yang harusnya bisa dilakukan untuk menekan angka positif Covid-19. Salah satunya dengan fokus pada kesehatan masyarakat.
”Dari awal bingung ekonomi atau kesehatan masyarakat. Ekonomi itu dampak dan efek. Penyebabnya ya kondisi kesehatan masyarakat. Jadi harus fokus ke kesehatan masyarakat dulu, nanti kondisi ekonomi akan menyesuaikan,” papar Windhu.
Mengingat bahwa Indonesia sudah kehilangan momentum penanganan Covid-19, lanjut Windhu, ada banyak hal yang harus disiapkan. Indonesia sudah kehilangan 3–4 bulan pertama.
”Itu golden period yang sudah terlewat. Harus memperbanyak testing. Dari total seluruh warga, kita baru 2,4 persen. Harusnya 15 persen,” ujar Windhu.
Windhu meminta pemerintah untuk berani membatasi mobilitas warga dengan mengontrol perilaku masyarakat. ”Misalnya, mengatur warga dalam di lingkungan yang lebih kecil agar lebih efektif,” ucap Windhu.
Saksikan video menarik berikut ini:
Comment