Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Senin, 01 Februari 2021 |
KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif dalam mengurangi kurva kasus Covid-19. Padahal Maret 2021 nanti tepat 1 tahun pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Sayangnya grafik belum menunjukkan puncaknya dan terus naik.
Menanggapi hal ini, Ahli Spesialis Penyakit Dalam yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban menilai, masalah yang dihadapi Indonesia sebetulnya juga dihadapi negara lain. Misalnya Inggris sudah melakukan lockdown dua kali. Setelah lockdown pertama, masyarakatnya kemudian lebih bebas beraktivitas. Namun ketika kasus menanjak lagi, Inggris melakukan kebijakan lockdown kembali.
Prof Zubairi melanjutkan lalu begitu juga negara-negara lain di Eropa melakukan lockdown beberapa kali. India juga memutuskan di negara bagiannya memberlakukan lockdown.
Baca Juga: Jokowi: PPKM Tidak Efektif!
“Artinya jika Pak Presiden menilai PPKM atau PSBB atau rem darurat atau apalah istilahnya, maka sudah waktunya diperkuat yang dirasa tak cukup sekarang ini. Terserah pemerintah apa namanya,” katanya kepada KalbarOnline.com, Senin (1/2).
“Yang penting jaga dengan amat sangat ketat, jaga perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain,” lanjutnya.
Menurutnya, seperti yang saat ini dikerjakan di Tiongkok meski merasa terbukti sukses menangani pandemi, terbukti Tiongkok sekarang kembali lagi melakukan penanganan ketat. Begitu pula memberlakukan karantina mandiri.
“Swabnya juga tak menyenangkan seperti ditingkatkan lewat swab anal yang juga dikerjakan di Tiongkok. Tujuannya agar tepat, cepat dan pasti. Walaupun tak enak bagi kita diswab anal namun upaya Tiongkok membuktikan inovasi terus ditambah untuk mencegah dan meningkatnya kasus baru sekarang ini,” katanya.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif dalam mengurangi kurva kasus Covid-19. Padahal Maret 2021 nanti tepat 1 tahun pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Sayangnya grafik belum menunjukkan puncaknya dan terus naik.
Menanggapi hal ini, Ahli Spesialis Penyakit Dalam yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban menilai, masalah yang dihadapi Indonesia sebetulnya juga dihadapi negara lain. Misalnya Inggris sudah melakukan lockdown dua kali. Setelah lockdown pertama, masyarakatnya kemudian lebih bebas beraktivitas. Namun ketika kasus menanjak lagi, Inggris melakukan kebijakan lockdown kembali.
Prof Zubairi melanjutkan lalu begitu juga negara-negara lain di Eropa melakukan lockdown beberapa kali. India juga memutuskan di negara bagiannya memberlakukan lockdown.
Baca Juga: Jokowi: PPKM Tidak Efektif!
“Artinya jika Pak Presiden menilai PPKM atau PSBB atau rem darurat atau apalah istilahnya, maka sudah waktunya diperkuat yang dirasa tak cukup sekarang ini. Terserah pemerintah apa namanya,” katanya kepada KalbarOnline.com, Senin (1/2).
“Yang penting jaga dengan amat sangat ketat, jaga perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain,” lanjutnya.
Menurutnya, seperti yang saat ini dikerjakan di Tiongkok meski merasa terbukti sukses menangani pandemi, terbukti Tiongkok sekarang kembali lagi melakukan penanganan ketat. Begitu pula memberlakukan karantina mandiri.
“Swabnya juga tak menyenangkan seperti ditingkatkan lewat swab anal yang juga dikerjakan di Tiongkok. Tujuannya agar tepat, cepat dan pasti. Walaupun tak enak bagi kita diswab anal namun upaya Tiongkok membuktikan inovasi terus ditambah untuk mencegah dan meningkatnya kasus baru sekarang ini,” katanya.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini