KalbarOnline.com – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada 5 orang pelaku gerakan ‘kudeta’ kepemimpinan di PD. Gerakan itu pun dinilai berlangsung secara sistematis.
Menurut AHY, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. ‘Kudeta’ itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres pada Pemilu 2024 mendatang.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.” kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021)
Dari laporan yang ada, rencana gerakan politik yang ingin mengkudeta kepemimpinan PD dengan cara mengganti paksa Ketua Umum PD melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” sebutnya.
“Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar,” lanjut AHY.
AHY menyebut, dari informasi yang diterima Internal PD, gerakan politik ini diinisiasi oleh segelintir kader dan mantan kader. Bahkan, diduga melibatkan pihak eksternal.
“Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan mendapatkan aduan dari kader demokrat tentang adanya gerakan dan manufer politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis,” tegasnya.
AHY juga menyebut, terdapat pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta PD. Meski demikian, ia tak menjelaskan siapa identitas dari pihak-pihak tersebut.
“Gabungan dari gerakan ini ada lima orang terdiri dari kader demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat akibat korupsi dan satu mantan kader yang sudah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” jelas AHY.
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfrimasi dan klarifikasinya kepada presiden,” lanjutnya. [rif]
Comment