Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Selasa, 02 Februari 2021 |
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk tidak menyelenggarakan vaksinasi mandiri sebelum selesainya vaksinasi gratis. Hal ini penting dilakukan agar tidak mengganggu jalannya program vaksinasi gratis secara nasional.
“KPK telah menyerankan untuk sementara waktu supaya agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).
Ia menuturkan, prioritas pemerintah saat ini adalah program vaksinasi gratis yang dikhususkan bagi para tenaga medis. Hal ini sangat penting untuk segera diselesaikan.
“Yang gratis yang terprioritaskan, jadi vaksin mandiri tetap diperlukan tapi timing-nya supaya tidak menggangu timing setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan,” ujar Ghufron.
Ghufron mengakui, pernyataan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan Dirut Biofarma agar bisa terlebih dahulu memprioritaskan program vaksinasi gratis.
“Prinpsinya KPK hanya ingin memastikan bahwa karena proses pengadaan vaksinnya sudah dilakukan Menkes dan Menteri BUMN, KPK hanya memastikan supaya prioritas pemberian vaksin covid-19 merupakan prioritas yang diperlukan,” tegas Ghufron.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa 12 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac bersama Bio Farma siap diedarkan Februari ini. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang sudah divaksin sampai Jumat (29/1) mencapai 490 orang.
”Sampai akhir bulan (Januari, Red) ini, sudah bisa ke 500 ribu nakes. Target 1,5 juta orang di akhir Februari,’’ katanya dalam seminar virtual bertajuk ”Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit” kemarin (30/1).
Budi menyatakan, pada tahap awal sasaran vaksinasi Covid-19 adalah para nakes. Sebab, mereka adalah kelompok yang rentan tertular. Berikutnya, pada awal Maret dimulai vaksinasi untuk tenaga layanan publik. Termasuk di antaranya para personel TNI dan Polri.
Dia menjelaskan, vaksinasi untuk para tenaga layanan publik diperkirakan selesai dalam tempo satu sampai sebulan setengah. Selanjutnya, vaksinasi untuk masyarakat dimulai pada akhir April.
KalbarOnline.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah untuk tidak menyelenggarakan vaksinasi mandiri sebelum selesainya vaksinasi gratis. Hal ini penting dilakukan agar tidak mengganggu jalannya program vaksinasi gratis secara nasional.
“KPK telah menyerankan untuk sementara waktu supaya agar tidak mengganggu proses vaksinasi nasional yang bersifat gratis ini maka kemudian pengadaan vaksin mandiri yang bersifat komplementer,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).
Ia menuturkan, prioritas pemerintah saat ini adalah program vaksinasi gratis yang dikhususkan bagi para tenaga medis. Hal ini sangat penting untuk segera diselesaikan.
“Yang gratis yang terprioritaskan, jadi vaksin mandiri tetap diperlukan tapi timing-nya supaya tidak menggangu timing setelah vaksinasi yang gratis ini. Ini yang KPK sarankan,” ujar Ghufron.
Ghufron mengakui, pernyataan ini telah disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan, Menteri BUMN dan Dirut Biofarma agar bisa terlebih dahulu memprioritaskan program vaksinasi gratis.
“Prinpsinya KPK hanya ingin memastikan bahwa karena proses pengadaan vaksinnya sudah dilakukan Menkes dan Menteri BUMN, KPK hanya memastikan supaya prioritas pemberian vaksin covid-19 merupakan prioritas yang diperlukan,” tegas Ghufron.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa 12 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac bersama Bio Farma siap diedarkan Februari ini. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang sudah divaksin sampai Jumat (29/1) mencapai 490 orang.
”Sampai akhir bulan (Januari, Red) ini, sudah bisa ke 500 ribu nakes. Target 1,5 juta orang di akhir Februari,’’ katanya dalam seminar virtual bertajuk ”Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit” kemarin (30/1).
Budi menyatakan, pada tahap awal sasaran vaksinasi Covid-19 adalah para nakes. Sebab, mereka adalah kelompok yang rentan tertular. Berikutnya, pada awal Maret dimulai vaksinasi untuk tenaga layanan publik. Termasuk di antaranya para personel TNI dan Polri.
Dia menjelaskan, vaksinasi untuk para tenaga layanan publik diperkirakan selesai dalam tempo satu sampai sebulan setengah. Selanjutnya, vaksinasi untuk masyarakat dimulai pada akhir April.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini