Satgas Covid-19 Perbatasan Kalbar Akan Segera Beroperasi
KalbarOnline, Pontianak – Guna mengantisipasi kenaikan kasus aktif yang disebabkan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan segera membentuk Satuan Tugas Khusus Penanganan Covid-19 di perbatasan. Kepastian itu diketahui dalam Rapat Koordinasi penanganan Covid-19 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (17/3/2021).
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, Satgas Perbatasan ini segera mungkin akan beroperasi. Wisma milik pemerintah yang ada di PLBN pun akan dijadikan sebagai tempat karantina bagi para PMI yang pulang dari luar negeri. Di sana, mereka juga akan menjalani tes usap (swab) PCR terlebih dahulu.
Untuk pemeriksaan PCR, Satgas Covid-19 perbatasan bisa mengirimkan sampel tes usap ke Pontianak untuk diperiksa, atau bisa juga menggunakan mobile PCR milik Kodam XII/Tanjungpura.
“Kodam kebetulan punya kontainer PCR, mungkin tinggal reagen-nya saja jenis apa, Pak Pangdam lapor dengan Pak Doni (Ketua Satgas Covid-19) mungkin nanti akan dikirim reagen-nya. Secepatnya Satgas beroperasi di perbatasan. Kalau bisa lusa (besok) juga sudah,” katanya.
Midji sapaan akrabnya berharap dengan dibentuknya Satgas ini semua bisa lebih terkoordinir. Mengingat selama ini masing-masing instansi dan lembaga berjalan sendiri-sendiri. Itu terjadi bukan karena tidak mau bekerja sama, tapi lebih pada kekhawatiran soal penggunaan anggaran.
“Saya harap ke depan dengan adanya Satgas itu lebih terkoordinir,” ucapnya.
Ia berharap ke depan tidak lagi ditemukan kasus positif Covid-19 dari para PMI yang dipulangkan dari Malaysia. Selain itu langkah antisipasi yang dilakukan dengan adanya Satgas di perbatasan juga bakal membuat penanganan menjadi lebih baik. Mengingat PMI yang terpapar Covid-19 kemarin masing-masing memiliki kandungan virus yang tinggi dan rentan menjadi sumber penularan di daerah ini.
Pembentukan Satgas Covid-19 perbatasan ini didasari peningkatan kasus yang cukup signifikan beberapa pekan terakhir yang diduga karena pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang masuk di Kalbar. Dugaan ini semakin diperkuat dengan hasil pemeriksaan swab PCR terhadap 77 orang PMI yang baru dideportasi dari Malaysia. Di mana 69 orang di antaranya dinyatakan positif Covid-19 dengan viral load yang sangat tinggi. Mencapai ratusan juta copies virus.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pembentukan Satgas yang nantinya akan dikomandoi langsung oleh Pangdam XII/Tanjungpura ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dari semua unsur. Baik dari dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah yang didukung TNI-Polri maupun Kementerian lembaga, agar penanganan dalam mengendalikan Covid-19 di Kalbar khususnya di perbatasan dapat berjalan baik. Termasuk menangani kepulangan para PMI dari Malaysia.
“Satgas perbatasan itu kebijakan dari pusat, tapi teknisnya di daerah. Jadi, sebelum ada Satgas perbatasan ini, dilaporkan bahwa selama ini penanganannya masing-masing. Ketika nanti telah dibentuk Satgas, semuanya akan terkoordinasi, satu pintu di bawah kendali Pak Pangdam. Tadi Pak Gubernur sudah meminta bantuan Pangdam sebagai Komandan Satgas khusus di perbatasan,” kata Doni saat diwawancarai wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi tersebut.
Nantinya, lanjut Doni, semua unsur pusat yang ada di perbatasan, harus tunduk dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pangdam selaku Komandan Satgas Covid-19 perbatasan.
“Segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah nanti diusulkan ke pusat. Nanti bersama-sama mengawal. Semua proses baik dari perencanaan sampai operasional, akan dikawal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak terjadi kerugian negara,” kata Doni.
Di kesempatan itu, Doni pun mengungkapkan maksud dan tujuannya hadir di Kalbar. Hal ini berdasarkan laporan yang dikirimkan Gubernur Kalbar kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah peningkatan kasus aktif Covid-19 di Kalbar yang diduga disebabkan masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari negara tetangga, Malaysia.
“Pada rapat Senin kemarin, saya lapor ke Pak Presiden tentang kenaikan kasus aktif di Kalbar sekaligus meminta izin Presiden bersama perwakilan Kementerian dan Mabes TNI-Polri untuk bersama-sama berkunjung ke Kalbar dalam rangka menyusun sebuah upaya pengendalian Covid-19 terutama menangani persoalan PMI yang tiba di pintu negara (perbatasan),” jelasnya.
Di mana, lanjut Doni, berdasarkan data yang ada, kasus aktif di Kalbar paling rendah se-Indonesia. Demikian halnya dengan angka kesembuhan yang dilaporkan pernah mendekati 95 persen. Termasuk angka kematian yang paling rendah dari rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70 persen.
“Sedangkan Kalbar berada di angka 0,62 persen. Sangat kecil sekali. Kita ingin, agar apa yang telah diraih Provinsi Kalbar ini bisa kita pertahankan. Peningkatan kasus ini harus segera kita carikan solusinya, dengan kolaborasi, ada unsur TNI-Polri, Kemenlu RI, Kemdagri, Kemenkes, BPKP yang nantinya akan mengawal proses perencanaan sampai operasional di lapangan, segala kekurangan yang ada diusulkan ke Pemerintah Pusat, kami akan segera proses supaya upaya penanganannya akan jauh lebih cepat,” tandasnya.
Hal senada turut disampaikan Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Nur Rahmad. Menurutnya, dukungan dari Kementerian terkait yang memiliki kewenangan di perbatasan, tentu akan sangat membantu dalam penanganan Covid-19 di perbatasan.
“Akan kita manfaatkan semua fasilitas yang ada di semua PLBN, dengan pemeriksaan yang lebih ketat, ini akan mencegah peningkatan kasus di Kalbar. Fasilitas terutama untuk karantina isolasi, ada wisma negara, ada sekitar 100 kamar, nanti bisa kita gunakan sebagai tempat isolasi sementara sambil menunggu hasil swab,” pungkasnya.
Comment