KalbarOnline, Pontianak – Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), realisasi APBD Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun Anggaran 2021 masuk 10 besar Nasional.
Untuk realisasi Pendapatan Daerah, Kalbar di peringkat 15 dari 34 provinsi di Indonesia dengan realisasi mencapai 99,91 persen.
Sementara untuk Belanja Daerah, Kalbar di peringkat 10 dari 34 provinsi Indonesia dengan realisasi mencapai 92,01 persen.
“Alhamdulillah. Kondisi ini menunjukkan kinerja APBD kita baik,” ucap Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada KalbarOnline.com, Jumat 11 Februari 2022.
Selain itu, ungkap Sutarmidji, Monitoring Center for Prevention (MCP) Kalbar juga meningkat dari 83,67 pada tahun lalu menjadi 89,97 tahun ini.
“Saya belum puas tentang capaian ini. Sehingga tahun depan capaian MCP, saya targetkan di atas 95 dan angka ini tidak sulit untuk dicapai, karena beberapa aturan perlu segera dibuat,” kata Sutarmidji.
- Sutarmidji: APBD Kalbar 2021 Terserap 94 Persen
- Midji Bersyukur Dana BOS Keluar dari Batang Tubuh APBD Kalbar 2022
Seperti diketahui, MCP merupakan sistem yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan.
Kendati capaian pengelolaan APBD Kalbar sudah semakin baik, Sutarmidji tetap mengharuskan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih maksimal lagi.
“APBD Tahun Anggaran 2023 saya arahkan untuk tidak lagi membagi pagu-pagu ke dinas. Tetapi dinas harus menyusun program dulu berdasarkan Musrenbang,” kata Sutarmidji.
Barulah kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan koreksi terhadap program yang disusun dinas tersebut.
“Program mana saja yang sesuai atau menunjang RPJMD, ada dalam pembahasan Musrenbang dan mempunyai daya ungkit lebih besar dan luas,” jelas Sutarmidji.
Sumber-sumber Pendapatan Daerah, kata Sutarmidji, harus dimaksimalkan dan jangan sampai ada kebocoran. Aset-aset juga harus diberdayakan secara maksimal.
“Saya optimis, realisasi Pendapatan Daerah akan melampaui target dan Belanja Daerah akan lebih cepat dan terarah,” ujar Sutarmidji.
Khusus Belanja Daerah, lanjut dia, Kalbar fokus pada pendirian dan penambahan ruang belajar SMA/SMK, serta infrastruktur jalan.
“Kalau infrastruktur kesehatan, saya rasa sudah lebih 95 persen tersedia dengan baik,” kata Sutarmidji.
Hal itu karena pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kalbar sudah menuntaskan pembangunan Gedung Rawat Inap dan Operasi dengan 6 lantai 2 gedung.
“Kita selesaikan ruang hemodialisa, kita selesaikan ruang rawat untuk penyakit infeksius dan kita selesaikan pembangunan untuk radiologi yang standar,” tutur Sutarmidji.
Sarana dan prasarana pemerintahan, tambah dia, juga sudah cukup baik dengan ruang standar Protokol Kesehatan (Prokes). (J)
Comment