Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Kamis, 24 Februari 2022 |
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengusulkan agar Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) diproduksi menjadi minyak goreng.
Hal ini menurut Sutarmidji sebagai satu upaya penanganan kelangkaan minyak goreng secara komprehensif.
“Produksi mereka (PTPN) itu saja seluruhnya untuk minyak goreng dan nilai jualnya bisa dipatok pemerintah dengan subsidi,” kata Sutarmidji, Kamis, 24 Februari 2022.
Terlebih lagi kedepan CPO akan digunakan sebagai bahan baku Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tentunya akan membuat harga sawit menjadi lebih tinggi ke depannya. Otomatis juga akan berimbas pada harga minyak goreng.
Sehingga, jika PTPN difokuskan untuk memproduksi minyak goreng dengan harga yang disubsidi pemerintah, kelangkaan yang menyebabkan harga melambung tinggi bisa diatasi
“Kalau perlu PTP buat merek sendiri atau merek PTP. Jadi tahu mana merek PTP, mana yang swasta,” kata Sutarmidji
Menurut Midji, hal ini merupakan satu langkah mengobati masalah. Sehingga tidak akan ada pengendalian harga dari pihak-pihak tertentu.
“Ini juga salah satu ngobati masalah (PTPN). Swasta pun tentu tak akan berani menaikan harga tinggi, karena kalau (harga) dinaikan di atas itu (Subsidi), pilih mana? Subsidi atau pabrik mereka tak produksi,” tutupnya.
KalbarOnline, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengusulkan agar Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) diproduksi menjadi minyak goreng.
Hal ini menurut Sutarmidji sebagai satu upaya penanganan kelangkaan minyak goreng secara komprehensif.
“Produksi mereka (PTPN) itu saja seluruhnya untuk minyak goreng dan nilai jualnya bisa dipatok pemerintah dengan subsidi,” kata Sutarmidji, Kamis, 24 Februari 2022.
Terlebih lagi kedepan CPO akan digunakan sebagai bahan baku Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tentunya akan membuat harga sawit menjadi lebih tinggi ke depannya. Otomatis juga akan berimbas pada harga minyak goreng.
Sehingga, jika PTPN difokuskan untuk memproduksi minyak goreng dengan harga yang disubsidi pemerintah, kelangkaan yang menyebabkan harga melambung tinggi bisa diatasi
“Kalau perlu PTP buat merek sendiri atau merek PTP. Jadi tahu mana merek PTP, mana yang swasta,” kata Sutarmidji
Menurut Midji, hal ini merupakan satu langkah mengobati masalah. Sehingga tidak akan ada pengendalian harga dari pihak-pihak tertentu.
“Ini juga salah satu ngobati masalah (PTPN). Swasta pun tentu tak akan berani menaikan harga tinggi, karena kalau (harga) dinaikan di atas itu (Subsidi), pilih mana? Subsidi atau pabrik mereka tak produksi,” tutupnya.
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini