Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Minggu, 22 Februari 2026 |
KALBARONLINE.com – Kementerian ATR/BPN resmi mengubah pola penanganan aset tanah PT Telkom Indonesia dari sistem regional yang terfragmentasi menjadi sistem terpusat dan sistematis. Perubahan ini ditandai dengan pembentukan Satgas Akselerasi Legalisasi 2026 yang disaksikan langsung oleh Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Dalam arahannya, Wamen Ossy menyoroti kelemahan sistem lama di mana setiap kantor regional Telkom harus mengurus aset secara mandiri ke kantor pertanahan (kantah) di daerah masing-masing.
“Kalau sekarang lebih sistematis, tujuan ataupun sasaran-sasarannya pun sudah ditentukan. Harapannya adalah seluruh aset Telkom dapat tersertipikatkan, dan masalah di luar ranah pengadilan bisa kita selamatkan,” jelas Ossy Dermawan di Gedung Telkom Hub (20/02/2026).
Satgas ini akan mengintegrasikan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memangkas hambatan birokrasi. Adapun ruang lingkup kerja satgas mencakup:
1. Percepatan Sertifikasi: Penerbitan, pembaruan, dan perpanjangan sertipikat.
2. Penyelesaian Sengketa: Penanganan kasus pertanahan secara non-litigasi.
3. Penguatan Subjek Hukum: Memastikan legalitas aset negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan masa kerja satu tahun, Satgas ini diharapkan menjadi pilot project bagi pengelolaan aset BUMN lainnya agar lebih transparan, akuntabel, dan minim konflik di masa depan. (Jau/*)
KALBARONLINE.com – Kementerian ATR/BPN resmi mengubah pola penanganan aset tanah PT Telkom Indonesia dari sistem regional yang terfragmentasi menjadi sistem terpusat dan sistematis. Perubahan ini ditandai dengan pembentukan Satgas Akselerasi Legalisasi 2026 yang disaksikan langsung oleh Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan.
Dalam arahannya, Wamen Ossy menyoroti kelemahan sistem lama di mana setiap kantor regional Telkom harus mengurus aset secara mandiri ke kantor pertanahan (kantah) di daerah masing-masing.
“Kalau sekarang lebih sistematis, tujuan ataupun sasaran-sasarannya pun sudah ditentukan. Harapannya adalah seluruh aset Telkom dapat tersertipikatkan, dan masalah di luar ranah pengadilan bisa kita selamatkan,” jelas Ossy Dermawan di Gedung Telkom Hub (20/02/2026).
Satgas ini akan mengintegrasikan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memangkas hambatan birokrasi. Adapun ruang lingkup kerja satgas mencakup:
1. Percepatan Sertifikasi: Penerbitan, pembaruan, dan perpanjangan sertipikat.
2. Penyelesaian Sengketa: Penanganan kasus pertanahan secara non-litigasi.
3. Penguatan Subjek Hukum: Memastikan legalitas aset negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan masa kerja satu tahun, Satgas ini diharapkan menjadi pilot project bagi pengelolaan aset BUMN lainnya agar lebih transparan, akuntabel, dan minim konflik di masa depan. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini