Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Minggu, 22 Februari 2026 |
KALBARONLINE.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengambil langkah tegas dalam mengamankan aset propertinya dengan membentuk Satgas Akselerasi Legalisasi dan Penyelesaian Kasus Aset Tanah Telkom 2026.
Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Telkom dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Telkom Hub, Jakarta, Jumat (20/02/2026).
Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini menegaskan, bahwa keberadaan Satgas ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi aset negara.
"Melalui Satgas ini, kita bisa mengambil langkah berani, terobosan inovatif, dan bertindak tegas dalam melindungi aset yang kita miliki,” ujar Dian.
Satgas ini memiliki mandat satu tahun (hingga 19 Februari 2027) untuk mempercepat proses penyertipikatan, mulai dari penerbitan baru, pembaruan, hingga peningkatan hak atas tanah. Selain legalisasi, tim ini juga fokus pada penanganan sengketa tanah yang selama ini menghambat optimalisasi aset perusahaan.
Langkah ini diapresiasi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang menyebut penyelamatan aset BUMN sebagai bagian dari ketertiban tata kelola negara.
Dengan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal PHPT dan Direktorat Jenderal PSKP ini, Telkom optimistis target sertifikasi aset di seluruh Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan akurat. (Jau/*)
KALBARONLINE.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengambil langkah tegas dalam mengamankan aset propertinya dengan membentuk Satgas Akselerasi Legalisasi dan Penyelesaian Kasus Aset Tanah Telkom 2026.
Kolaborasi ini diresmikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Telkom dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Telkom Hub, Jakarta, Jumat (20/02/2026).
Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Dian Siswarini menegaskan, bahwa keberadaan Satgas ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melindungi aset negara.
"Melalui Satgas ini, kita bisa mengambil langkah berani, terobosan inovatif, dan bertindak tegas dalam melindungi aset yang kita miliki,” ujar Dian.
Satgas ini memiliki mandat satu tahun (hingga 19 Februari 2027) untuk mempercepat proses penyertipikatan, mulai dari penerbitan baru, pembaruan, hingga peningkatan hak atas tanah. Selain legalisasi, tim ini juga fokus pada penanganan sengketa tanah yang selama ini menghambat optimalisasi aset perusahaan.
Langkah ini diapresiasi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang menyebut penyelamatan aset BUMN sebagai bagian dari ketertiban tata kelola negara.
Dengan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal PHPT dan Direktorat Jenderal PSKP ini, Telkom optimistis target sertifikasi aset di seluruh Indonesia dapat tercapai lebih cepat dan akurat. (Jau/*)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini