Home Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Kementerian HAM, Bahas Legalisasi Tanah yang Punya Dampak Terhadap HAM
Nasional    

Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Kementerian HAM, Bahas Legalisasi Tanah yang Punya Dampak Terhadap HAM

 Oleh : adminkalbaronline
Rabu, 15 Januari 2025
Kementerian ATR/BPN Koordinasi dengan Kementerian HAM, Bahas Legalisasi Tanah yang Punya Dampak Terhadap HAM
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KalbarOnline, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan.

Pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan Menteri HAM, Natalius Pigai ini berlangsung di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, pada Rabu (15/01/2025).

“Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak mengganggu dan tidak melanggar HAM,” kata Menteri Nusron kepada awak media selepas pertemuan berlangsung.

Salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi ini ialah terkait tanah ulayat. Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah memulai pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720.877 m² tanah ulayat telah berhasil disertifikatkan.

Namun demikian, Menteri Nusron mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyertifikatan tanah ulayat ini.

“Setiap ada pendaftaran selalu terhambat kepada pengakuan dan penyataan dari hak adat tersebut. Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat, mana batas-batas HPL murni, dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan,” tuturnya.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam penyertifikatan tanah ulayat ini.

“Saya apresiasi Kementerian ATR/BPN karena sudah menyediakan sertipikat komunal, luar biasa. Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertifikat komunal. Indonesia sudah lebih maju di mana kita menyediakan sertifikat komunal,” ucapnya.

Turut serta dalam rapat koordinasi ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi beserta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo. (Jau)

  • Tags:
  • Bagikan:
Edi Suryanto Sebut Dua BUMD Milik Pemkot Pontianak Berikan Dividen Signifikan
Artikel Selanjutnya
Edi Suryanto Sebut Dua BUMD Milik Pemkot Pontianak Berikan Dividen Signifikan
Rabu, 15 Januari 2025
Artikel Sebelumnya
Mengenai Pagar Laut, Ini Tanggapan Menteri Nusron
Rabu, 15 Januari 2025
Mengenai Pagar Laut, Ini Tanggapan Menteri Nusron

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...