KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah pusat akhirnya mengabulkan permintaan Gubernur Kalbar, Sutarmidji terkait kebutuhan 7 unit helikopter yang akan digunakan untuk memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalbar.
Demikian hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, Ansfridus J Andjioe, Senin (15/08/2022).
Ia mengatakan, kalau sebelumnya Gubernur Sutarmidji telah berkirim surat secara resmi ke pemerintah pusat terkait kebutuhan 7 helikopter tersebut, sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
“Total ada 7 bantuan helikopter yang nantinya akan disebarkan. 5 helikopter di tempatkan di Supadio Pontianak, dan 2 helikopter di Ketapang. Untuk biaya operasionalnya ditanggung sepenuhnya oleh BNPB,” ujarnya.
Ansfridus menjelaskan, bahwa helikopter-helikopter ini akan melakukan patroli berdasarkan citra satelit dengan menyesuaikan adanya titik panas (hotspot) yang terpantau.
“Jika terdapat adanya titik hotspot atau kebakaran hutan dan lahan yang memang terpantau tidak ada yang menjaga di lokasi tersebut. Maka kita kirim heli water bombing,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Novel menambahkan, bahwa untuk teknis pengoperasian helikopter bantuan tersebut akan disesuaikan berdasarkan hasil rapat briefing.
“BPBD Provinsi Kalbar rutin melakukan briefing pagi dan malam. Kalau rapat pagi kita membahas ke arah mana heli akan bergerak untuk memadamkan api, dan malamnya dilakukan evaluasi hasil saat heli terbang,” terangnya.
Yang jelas kata Novel lagi, helikopter tersebut akan terbang ketika hotspot terpantu di suatu wilayah.
“Kita tetap selalu memantau hotspot. Pemantun juga dilakukan oleh satgas daratnya. Untuk Tim yang tergabung sesuai SK Gubernur dalam status komando siaga karhutla ini mulai dari BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, semuanya mencakup,” ujarnya. (Jau)
Comment