KalbarOnline, Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diganjar penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalbar.
Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan Pemprov Kalbar menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP ketiga kali berturut-turut yang diraih Pemprov Kalbar itu berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson mengucapkan rasa syukur atas penghargaan atas opini WTP yang diraih Pemprov Kalbar.
Harisson menegaskan, segenap jajaran Pemprov Kalbar patut berbangga akan prestasi tersebut.
“Tentunya ini menjadi kebangaaan bersama,” ucap Harisson usai menerima penghargaan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 20 Oktober 2022.
Harisson meminta seluruh jajaran Pemprov Kalbar tidak berpuas diri atas prestasi yang diraih. Sebaliknya, Harisson meminta jajaran Pemprov Kalbar untuk terus berbenah dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik agar prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro mengingatkan, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyandang predikat opini WTP dari BPK, supaya bisa tetap mempertahankan predikat yang telah disandang dan semakin meminimalisir permasalahan yang ada pada laporan keuangan daerah masing-masing.
“Kami sampaikan pemerintah daerah yang meraih WTP selama sepuluh kali berturut-turut, yakni Pemkot Pontianak, Pemkab Sintang dan Pemkab Sanggau,” sebutnya.
Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, ia berharap adanya optimalisasi percepatan dan kualitas anggaran yang dibelanjakan lebih efisien. Dengan harapan APBD yang dikelola lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Imik.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan terkait dengan inflasi, beberapa pemerintah daerah berhasil melaksanakan pengendalian dengan baik. Di mana Kalbar merupakan 1 dari 10 provinsi pengendalian inflasi terbaik se-Indonesia, sehingga berhak mendapat hadiah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 10,83 miliar.
“Tentunya ada dana insentif yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas upaya pengendalian inflasi,” pungkasnya. (Jau)
Comment