Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : adminkalbaronline |
| Sabtu, 10 Desember 2022 |
KalbarOnline, Ketapang - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Kalimantan Barat melakukan pelantikan terhadap 12 Dewan Pimpinan Unit (DPU) Apkasindo Perjuangan tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, pada Jumat (09/12/2022).
Selain melakukan pelantikan terhadap 12 DPU tingkat kecamatan di Kabupaten Ketapang, DPW Apkasindo Perjuangan juga melakukan Focus Group Discussion (FGD).
Wakil Bupati Ketapang, Farhan berharap kegiatan yang telah diselenggarakan Apkasindo Perjuangan dapat menjadikan petani sawit mandiri di Kabupaten Ketapang menjadi petani yang maju dan berkembang.
Menurut Farhan, dengan adanya wadah organisasi tersebut, petani sawit bisa mengetahui cara bertani sawit dan mengelola perkebunan rakyat dengan sebaik-baiknya, serta dapat mengelola potensi pendapatan.
"Karena petani kebun kelapa sawit ini bukan hanya ditanam, selesai dan tunggu panan, namun perlu ditanam, dirawat dan sampai masanya sudah tidak produktif lagi dan ada masa yang namanya peremajaan atau replanting yang bagaimana pengelolaan kelapa sawit itu berkelanjutan," paparnya.
"Nah masa ini tentunya tidak bisa dianggap sepele karena butuh manajemen agar para petani ketika masa replanting masih punya pendapatan," ungkap Farhan menambahkan.
Maka dari itu, dikatakan Farhan lagi, selain melakukan pelantikan, asosiasi petani sawit yang dikomandoi oleh Lusminto Dewa untuk wilayah kabupaten Ketapang melakukan FGD guna untuk mendapatkan informasi pengelolaan sawit dan mendapatkan pendanaan bagi petani sawit mandiri.
[caption id="attachment_123880" align="aligncenter" width="1473"]
Foto bersama usai pelantikan 12 Dewan Pimpinan Unit (DPU) Apkasindo Perjuangan tingkat kecamatan se-Kabupaten Ketapang, Jumat (09/12/2022). (Foto: Adi LC)[/caption]
"Kesimpulannya, petani kita dengan modal sendiri, kekuatan sendiri, mereka melakukan penanaman sawit dan me-replanting. Tapi dengan bergabungnya mereka di organisasi ini mengikuti FGD, tentu mudah mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan pemerintah, serta informasi sumber pendanaan," terang Farhan.
Lebih lanjut, Farhan menambahkan, terkait dengan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi petani sawit mandiri, ia mengimbau agar APKASINDO Perjuangan memberikan informasi kepada anggotanya akan pentingnya memiliki STD-B.
"Untuk mendapatkan STD-B ini dalam kepengurusannya tidaklah begitu sulit, seperti mendapatkan perizinan lainnya seperti perizinan usaha perkebunan. Untuk mendapatkannya dengan 1 atau 2 hektare maupun menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) STD-B ini sudah bisa dikeluarkan," papar Farhan.
Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Kalbar, Andreas Lani mengaku untuk saat ini persoalan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan penanaman sawit tidak banyak yang mengetahui tentang masalah lahan, bibit, maupun pupuk.
"Kalau masalah lahan masyarakat kita petani sawit di Kalbar ini bisa saja mereka itu menanam sawit dilahan gambut, pasir atau kawasan yang tidak boleh. Ini yang harus kita sosialisasikan kepada mereka agar petani sawit mandiri ini menanam sawit dilahan yang benar," ungkapnya.
Sedangkan mengenai bibit, ia menambahkan, kebanyakab masyarakat petani membeli bibit sawit melalui online yang tidak bisa dijamin kualitas hasil dari bibit yang dibelinya, lataran belum bersertifikasi.
"Karena dalam mencari bibit sawit ini bukan hanya bagus dilihat, tapi hasil kualitas minyaknya yang dihasilkan dari bibit sawit tersebut," pungkasnya. (Adi LC)
KalbarOnline, Ketapang - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Kalimantan Barat melakukan pelantikan terhadap 12 Dewan Pimpinan Unit (DPU) Apkasindo Perjuangan tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, pada Jumat (09/12/2022).
Selain melakukan pelantikan terhadap 12 DPU tingkat kecamatan di Kabupaten Ketapang, DPW Apkasindo Perjuangan juga melakukan Focus Group Discussion (FGD).
Wakil Bupati Ketapang, Farhan berharap kegiatan yang telah diselenggarakan Apkasindo Perjuangan dapat menjadikan petani sawit mandiri di Kabupaten Ketapang menjadi petani yang maju dan berkembang.
Menurut Farhan, dengan adanya wadah organisasi tersebut, petani sawit bisa mengetahui cara bertani sawit dan mengelola perkebunan rakyat dengan sebaik-baiknya, serta dapat mengelola potensi pendapatan.
"Karena petani kebun kelapa sawit ini bukan hanya ditanam, selesai dan tunggu panan, namun perlu ditanam, dirawat dan sampai masanya sudah tidak produktif lagi dan ada masa yang namanya peremajaan atau replanting yang bagaimana pengelolaan kelapa sawit itu berkelanjutan," paparnya.
"Nah masa ini tentunya tidak bisa dianggap sepele karena butuh manajemen agar para petani ketika masa replanting masih punya pendapatan," ungkap Farhan menambahkan.
Maka dari itu, dikatakan Farhan lagi, selain melakukan pelantikan, asosiasi petani sawit yang dikomandoi oleh Lusminto Dewa untuk wilayah kabupaten Ketapang melakukan FGD guna untuk mendapatkan informasi pengelolaan sawit dan mendapatkan pendanaan bagi petani sawit mandiri.
[caption id="attachment_123880" align="aligncenter" width="1473"]
Foto bersama usai pelantikan 12 Dewan Pimpinan Unit (DPU) Apkasindo Perjuangan tingkat kecamatan se-Kabupaten Ketapang, Jumat (09/12/2022). (Foto: Adi LC)[/caption]
"Kesimpulannya, petani kita dengan modal sendiri, kekuatan sendiri, mereka melakukan penanaman sawit dan me-replanting. Tapi dengan bergabungnya mereka di organisasi ini mengikuti FGD, tentu mudah mendapatkan informasi-informasi dan kebijakan pemerintah, serta informasi sumber pendanaan," terang Farhan.
Lebih lanjut, Farhan menambahkan, terkait dengan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi petani sawit mandiri, ia mengimbau agar APKASINDO Perjuangan memberikan informasi kepada anggotanya akan pentingnya memiliki STD-B.
"Untuk mendapatkan STD-B ini dalam kepengurusannya tidaklah begitu sulit, seperti mendapatkan perizinan lainnya seperti perizinan usaha perkebunan. Untuk mendapatkannya dengan 1 atau 2 hektare maupun menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) STD-B ini sudah bisa dikeluarkan," papar Farhan.
Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Kalbar, Andreas Lani mengaku untuk saat ini persoalan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan penanaman sawit tidak banyak yang mengetahui tentang masalah lahan, bibit, maupun pupuk.
"Kalau masalah lahan masyarakat kita petani sawit di Kalbar ini bisa saja mereka itu menanam sawit dilahan gambut, pasir atau kawasan yang tidak boleh. Ini yang harus kita sosialisasikan kepada mereka agar petani sawit mandiri ini menanam sawit dilahan yang benar," ungkapnya.
Sedangkan mengenai bibit, ia menambahkan, kebanyakab masyarakat petani membeli bibit sawit melalui online yang tidak bisa dijamin kualitas hasil dari bibit yang dibelinya, lataran belum bersertifikasi.
"Karena dalam mencari bibit sawit ini bukan hanya bagus dilihat, tapi hasil kualitas minyaknya yang dihasilkan dari bibit sawit tersebut," pungkasnya. (Adi LC)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini