KalbarOnline, Pontianak – Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyambut hangat kehadiran Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI), Jusuf Kalla (JK) untuk bersilaturahmi dan ramah tamah langsung dengan jajaran Pengurus DMI Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Kalbar, Jalan Sutan Syahrir Kota Pontianak, Kamis (19/01/2023).
“Selamat datang kami haturkan kepada Bapak Jusuf Kalla. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ketua Umum PP DMI Bapak Jusuf Kalla, dan kita akan mendengarkan arahan dari beliau terkait informasi-informasi aktual saat ini untuk program-program DMI, baik di pusat dan daerah,” ungkap Wagub Kalbar mengawali sambutannya.
Dirinya berharap, para pengurus DMI tingkat kabupaten dan kota yang hadir pada kesempatan itu dapat menyampaikan aspirasinya kepada Ketum PP DMI, guna saling bertukar informasi dan program kerja yang telah dilakukan oleh pengurus DMI di daerah selama ini.
“Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Ketua Umum PP DMI Bapak Jusuf Kalla,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Norsan turut menyampaikan mengenai perkembangan pembangunan masjid di Kalbar yang saat ini sangat pesat. Hal ini menurutnya menandakan tumbuhnya semangat memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid untuk masyarakat Islam, agar bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat.
“Kami yakin, pemerintah provinsi memiliki perhatian dan atensi yang besar terhadap masjid yang ada di Kalbar,” tuturnya.
Sementara itu, JK dalam arahannya menegaskan, bahwa fungsi masjid bukanlah semata-mata sebagai tempat untuk beribadah atau shalat saja, melainkan juga sebagai pusat kemakmuran umat dan masyarakat serta mampu menjadi barometer penggerak ekonomi.
“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi masjid bisa memakmurkan jamaahnya,” ujarnya.
Ditambahkan, bahwa menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, dirinya mengingatkan kepada seluruh pengurus DMI, baik di tingkat wilayah provinsi hingga kabupaten dan kota untuk tidak menggunakan fasilitas keagamaan itu sebagai wadah politik praktis.
“Saya mengingatkan kepada seluruh pengurus, bahwa masjid bukan menjadi tempat untuk berkampanye politik, baik itu kampanye presiden, gubernur, bupati dan calon legislatif lainnya. Masjid itu sebagai tempat ibadah, bukan sebagai tempat berpolitik,” tegasnya. (Jau)
Comment